KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir pada Oktober 2024. Artinya, masa jabatan tersisa sekitar lima bulan lagi.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintah perlu hati-hati terutama dalam menyusun kebijakan fiskal di masa periode transisi ini. 

Artinya, jika memang di APBN yang sedang disusun saat ini pemerintah akan memasukkan beberapa program yang dicanangkan oleh pemerintah baru maka pemerintah Joko Widodo (Jokowi) harus melihat apakah kemampuan fiskal itu mampu untuk menambah kapasitas belanja di sisa tahun ini. 

Baca Juga: Jokowi Pantau Harga Pangan di Pasar Baru Karawang

Sebab, penambahan beban belanja fiskal ini akan memiliki konsekuensi terhadap peningkatan potensi jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah. 

"Disinilah kondisi tersebut harus diwaspadai mengingat saat ini kita sedang berada dalam periode terakhir suku bunga yang relatif tinggi," ujar Yusuf saat dihubungi Kontan, Kamis (9/5).

Yusuf menilai, ketika pemerintah berencana untuk menerbitkan surat utang baru untuk mendanai beberapa program awal dari pemerintahan yang terpilih di periode transisi maka tentu ongkos pendanaan menjadi mahal. 

Sehingga ini bisa memberikan dampak terhadap keberlanjutan fiskal dan beberapa target APBN terutama dalam jangka menengah hingga panjang terutama dilihat dari angka rasio utang yang ingin dicapai. 

Di luar itu, pemerintah perlu fokus pada beberapa pekerjaan rumah terakhir di masa saat ini. Misalnya menyelesaikan beberapa program pembangunan infrastruktur dan juga menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tetap Sesuai Jadwal

Adapun, permasalahan sosial ekonomi seperti kemiskinan ketimpangan, hingga pengangguran muda yang penting terutama untuk pemerintahan baru nantinya. 

"Tentu pemerintahan saat ini ingin meninggalkan impresi yang positif dalam meninggalkan masa pemerintahan sehingga beberapa target rasio sosial ekonomi yang disebutkan di atas itu perlu dicapai di akhir tahun nanti," jelas Yusuf.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mencontohkan, beberapa target pembangunan yang masih tertinggal dan membutuhkan perhatian. Misalnya di bidang kesehatan mengenai prevalensi stunting.

Lalu, terdapat beberapa kesenjangan misalnya mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, kemantapan jalan daerah, dan juga jalan provinsi.

Adapun kemantapan jalan daerah saat ini mulai ditangani dengan adanya instruksi presiden mengenai jalan. 

Lebih lanjut Suharso menyampaikan, salah satu hal penting terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah mesin pertumbuhan.

Hal ini terkait menemukan atau menemukenali sumber sumber pertumbuhan baru yang bisa memantik atau mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan.

Baca Juga: Jokowi Beri Sinyal Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport Diperpanjang

RPJMN 2025-2029 adalah basis dalam rangka mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Adapun, RKP 2025 ini merupakan sesuatu yang critical karena RPJMN 2025-2029 akan dimulai dengan RKP 2025.

Karena itu diperlukan pengembangan dari program-program baru, penajaman target, dan fokus dari program-program yang sudah ada.

Kemudian, diperlukan kolaborasi dan Bappenas mendapat arahan dari presiden Jokowi untuk mensinkronkan, mengakomodasi dan bahkan membuatnya menjadi basis dari astacita presiden terpilih.

"Itu sedang dilakukan oleh kami di Bappenas," ujar Suharso.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto