KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam akan mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing jika institusi tersebut tidak mematuhi permintaan pemerintah terkait pelaporan informasi visa mahasiswa.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) melalui Menteri Kristi Noem menyatakan bahwa Harvard harus menyerahkan catatan terkait dugaan “kegiatan ilegal dan kekerasan” oleh pemegang visa mahasiswa asing selambatnya 30 April. 

Jika tidak, universitas tersebut akan kehilangan hak istimewa untuk menerima mahasiswa internasional.

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Baca Juga: Menteri ESDM Atur Regulasi LPG, Ancam Cabut Izin Agen dan Pangkalan Nakal

Selain itu, Noem mengumumkan penghentian dua hibah DHS kepada Harvard senilai lebih dari US$ 2,7 juta. Ia menyatakan bahwa dengan dana abadi sebesar US$ 53,2 miliar, Harvard dapat membiayai operasionalnya sendiri. Ia juga menuduh universitas tersebut memfasilitasi “ideologi anti-Amerika dan pro-Hamas.”

Pihak Harvard menyatakan telah menerima surat dari DHS terkait pencabutan hibah dan pengawasan terhadap visa mahasiswa asing. Dalam pernyataan resminya, Harvard menegaskan tidak akan menyerahkan independensinya ataupun hak konstitusionalnya, namun tetap akan mematuhi hukum yang berlaku.

Ketegangan antara pemerintah dan Harvard meningkat sejak kampus tersebut menjadi salah satu pusat protes terhadap serangan militer Israel di Gaza pasca serangan Hamas pada Oktober 2023. 

Pemerintahan Trump menyebut para pengunjuk rasa sebagai ancaman kebijakan luar negeri, antisemit, dan simpatisan Hamas. 

Baca Juga: OJK Cabut Izin Usaha Jiwasraya, Nasib Pemegang Polis Jiwasraya Jadi Tak Menentu

Namun, para demonstran, termasuk kelompok Yahudi, menyatakan bahwa mereka hanya menyuarakan dukungan terhadap hak-hak Palestina dan mengkritik aksi militer Israel.

Sebagai bagian dari respons terhadap protes, pemerintah Trump telah mencabut ratusan visa mahasiswa asing dan berupaya mendeportasi sejumlah pengunjuk rasa.