KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gedung Putih mengumumkan akan membuka 13,1 juta acre (sekitar 5,3 juta hektare) lahan publik bagi kegiatan pertambangan batu bara, sekaligus menggelontorkan dana investasi sebesar US$625 juta untuk mendukung pembangkit listrik tenaga batu bara.

Langkah ini merupakan bagian dari paket kebijakan yang dirilis Departemen Dalam Negeri, Departemen Energi, dan Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dalam upaya menghidupkan kembali sektor batu bara yang terus merosot dalam tiga dekade terakhir.

Menurut data Energy Information Administration (EIA), produksi batu bara di AS turun setengahnya antara 2008 hingga 2023.

Batubara Tergerus oleh Gas dan Energi Terbarukan

Haji Robert Gandeng Universitas Binawan Buka Jalan Global Bagi Anak Yatim Piatu

Sekitar 15% listrik AS pada 2024 masih bersumber dari batu bara, anjlok tajam dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 50%. Pertumbuhan gas alam, energi angin, dan tenaga surya membuat peran batu bara semakin menyusut.

Baca Juga: Deadlock Anggaran, Pemerintah AS Hadapi Shutdown Perdana Sejak 2019

Bahkan, pada 2024, untuk pertama kalinya dalam sejarah, energi angin dan surya menghasilkan lebih banyak listrik dibanding batu bara di AS, menurut data International Energy Agency (IEA). Lembaga itu memperkirakan tren serupa akan terjadi secara global pada 2026.

Trump Prioritaskan Batubara di Tengah Lonjakan Permintaan Energi

Meski kian terpinggirkan, Presiden Donald Trump menjadikan kebangkitan sektor batu bara sebagai prioritas di masa jabatan keduanya. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah lonjakan kebutuhan energi akibat maraknya pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI data centers) yang sangat boros listrik.

Menteri Dalam Negeri Doug Burgum menegaskan, “Ini adalah industri yang penting bagi negara kita. Penting bagi dunia, dan akan terus penting dalam jangka panjang.”

Paket Investasi US$625 Juta untuk Pembangkit Batu Bara

Rincian paket dukungan batu bara dari pemerintahan Trump mencakup:

• US$350 juta untuk memodernisasi pembangkit listrik batu bara.

• US$175 juta untuk proyek batu bara di komunitas pedesaan dengan klaim menyediakan energi terjangkau dan andal.

• US$50 juta untuk peningkatan sistem pengelolaan limbah cair guna memperpanjang umur operasional pembangkit.

Langkah ini melanjutkan inisiatif sebelumnya yang mempercepat izin tambang, memperpanjang umur pembangkit, hingga memberikan pengecualian dari sebagian aturan emisi EPA.

Baca Juga: Pidato Panas Menhan AS, Desak Perwira Tak Sejalan Segera Mundur

Kritik Tajam dari Aktivis Lingkungan

Kebijakan ini menuai kritik keras dari kelompok lingkungan. Amanda Levin, Direktur Analisis Kebijakan di Natural Resources Defense Council, menyebut langkah tersebut sebagai “pemborosan besar uang rakyat.”

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengarahkan investasi pada sumber energi baru yang mampu mendukung ledakan kebutuhan listrik akibat AI sekaligus menurunkan tagihan energi masyarakat.

Para ahli kesehatan juga memperingatkan bahwa polusi batu bara telah menelan ratusan ribu korban jiwa dalam dua dekade terakhir.

Sebuah studi memperkirakan emisi batu bara menambah biaya kesehatan publik sebesar US$13–US$26 miliar per tahun, mulai dari kunjungan IGD, stroke, serangan jantung, hingga meningkatnya kasus asma anak-anak.