KONTAN.CO.ID - Pemerintahan Trump diam-diam mencabut aturan yang diusulkan di bawah mantan Presiden Joe Biden yang mewajibkan maskapai penerbangan membayar penumpang hingga US$775 sebagai kompensasi tunai atas gangguan penerbangan yang signifikan.

Aturan tersebut, yang tidak pernah diformalkan, akan menciptakan perlindungan penumpang yang serupa dengan yang tersedia bagi wisatawan di Eropa, yang meminta pertanggungjawaban maskapai penerbangan ketika mereka gagal mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.

Maskapai penerbangan masih diwajibkan mengembalikan uang penumpang untuk penerbangan yang dibatalkan atau beberapa penerbangan yang tertunda secara signifikan, tetapi tidak lagi menghadapi kemungkinan dipaksa membayar kompensasi tambahan atas gangguan penumpang.

Inovasi Remitansi dan Solusi Digital DBS Indonesia Dukung Ekspansi Bisnis Skala Asia

Baca Juga: Australia Sambut Baik Pencabutan Tarif Daging Sapo oleh Trump

Departemen Perhubungan mengatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari inisiatif deregulasinya dan bersikeras bahwa pada akhirnya akan menjadi kepentingan terbaik para wisatawan, sebagian karena mereka mengklaim bahwa aturan kompensasi tersebut dapat menyebabkan maskapai penerbangan menaikkan harga tiket.

Perubahan tersebut, kata Departemen Perhubungan dalam sebuah pernyataan, akan memungkinkan maskapai penerbangan untuk bersaing dalam layanan dan kompensasi yang mereka berikan kepada penumpang daripada memberlakukan persyaratan minimum baru untuk layanan dan kompensasi ini melalui regulasi, yang akan membebankan biaya yang signifikan pada maskapai penerbangan.

Para senator Demokrat dan advokat konsumen lainnya menentang perubahan aturan tersebut. 

Dalam surat yang dikirimkan kepada pemerintahan Trump pada bulan September, sekelompok senator mendesak Departemen Perhubungan untuk mempertimbangkan kembali pencabutan aturan kompensasi tersebut.

"Ini adalah usulan yang masuk akal: ketika kesalahan maskapai penerbangan menimbulkan biaya tak terduga bagi keluarga, maskapai penerbangan harus berusaha memperbaiki situasi dengan menyediakan akomodasi bagi konsumen dan membantu menutupi biaya mereka," demikian bunyi surat yang ditandatangani oleh Senator Demokrat Richard Blumenthal, Maria Cantwell, Ed Markey, dan lainnya.

Baca Juga: Michelle Obama Sebut Amerika Tidak Ingin Perempuan Menjadi Presiden

Departemen Perhubungan juga sedang mempertimbangkan untuk menyusun aturan baru yang merinci definisi pembatalan penerbangan yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan pengembalian uang tiket, serta meninjau kembali aturan tentang harga dan iklan tiket.

Selanjutnya: 10 Film Netflix Terpopuler di Akhir Pekan, Horor Lokal Mendominasi

Menarik Dibaca: Rahasia Resep Keripik Singkong yang Renyah & Gurih, Bikin Susah Berhenti Ngemil