JAKARTA. Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai blunder kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jokowi dinilai lebih tunduk pada elit-elit partai dibandingkan pada aspirasi publik. "Ini blunder Jokowi terhadap pos-pos strategis dalam agenda penegakan hukum, HAM, dan korupsi," ujar Koordinator bidang Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11). Jokowi dianggap telah melakukan blunder atau kesalahan pertama saat menunjuk politisi PDI-P Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kali ini, Jokowi dinilai kembali melakukan blunder saat menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Donal, penempatan kader-kader parpol dalam jabatan strategis pemerintahan di sektor hukum, menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Jokowi dalam menegakan kepastian hukum.
Pemilihan Jaksa Agung jadi blunder kedua Jokowi
JAKARTA. Lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pemilihan HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung sebagai blunder kedua yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Dalam menjalankan pemerintahannya, Jokowi dinilai lebih tunduk pada elit-elit partai dibandingkan pada aspirasi publik. "Ini blunder Jokowi terhadap pos-pos strategis dalam agenda penegakan hukum, HAM, dan korupsi," ujar Koordinator bidang Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz, dalam konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (20/11). Jokowi dianggap telah melakukan blunder atau kesalahan pertama saat menunjuk politisi PDI-P Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Kali ini, Jokowi dinilai kembali melakukan blunder saat menunjuk politisi Partai Nasdem HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Menurut Donal, penempatan kader-kader parpol dalam jabatan strategis pemerintahan di sektor hukum, menimbulkan pertanyaan terhadap keseriusan Jokowi dalam menegakan kepastian hukum.