JAKARTA. Ekonom Bank Internasional Indonesia (BII) Juniman berharap, pemilihan umum menghasilkan anggota legislatif yang berkualitas. Di samping itu, Ia melihat salah satu kelemahan dari hasil pemilihan umum sebelumnya adalah keterwakilan partai politik yang merata. Di satu sisi, hal itu memang tepat, karena menunjukkan proses demokrasi yang baik. Namun, di sisi lain, meratanya jumlah wakil parpol di Dewan Perwakilaan Rakyat (DPR) membuat seimbang, sehingga pembahasan kebijakan, dan pembuatan Undang-undang menjadi terhambat.

Karena itu, Juniman berharap, pemilu kali ini menghasilkan DPR yaang bisa mendukung proses penyusunan kebijakan. Ia mengambil contoh, pembahasan Undang-undang Sistim Jaminan Nasional (SJSN) baru bisa tuntas setelah bertahun-tahun dibahas. Ia menilai, untuk kebijakan yang strategis, dan dibutuhkan keputusan cepat supaya berdampak terhadap perekonomian Indonesia harus cepat tuntas dan berlarut.

"Saya khawatir anggota legislatif nanti, malah berbeda pendapat dan menggagalkan kebijakan pemerintahan sebelumnya," ujar Juniman, Selasa (8/4) kepada KONTAN. Beberapa aturan dan rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan perekonomian saat ini memang masih dilakukn pembahasannya di DPR. Beberapa di antaranya adalah RUU Tabungaan Perumahan Rakyat, dan Revisi UU Migas. Keberadaan RUU ini bisa saja berlarut-larut, apalagi jika pemerintahan yang terpilih dan anggota legislatif yang terpilih memang tidak sejalan dengan keberadaannya.

Meski demikian, Juniman berharap, dalam memutuskan UU mengenai kebijakan ekonomi, anggota DPR terpilih bisa rasional, dan bukan karena alasan tidak suka dan sentimentil rezim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan