Pemilu Israel Makin Dekat, Netanyahu Terancam Kehilangan Pemilih Moderat



KONTAN.CO.ID - JERUSALEM. Partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memilih kandidat untuk menghadapi pemilu pada Oktober mendatang. Namun, pergeseran sikap politik anggota partai ke arah kanan dinilai dapat memperbesar tantangan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan.

Para kandidat yang terpilih dalam pemilihan internal atau primary Likud pada Senin (17/8/2026) akan menghadapi persaingan ketat. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan popularitas Likud merosot sejak serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.

Bahkan, Likud diperkirakan berpotensi kehilangan sekitar sepertiga kursinya di parlemen dalam pemilu mendatang.


Peneliti menilai pertarungan Likud dapat menjadi semakin sulit apabila sekitar 140.000 anggota terdaftar partai memilih kandidat populis dan berhaluan kanan keras. Kondisi tersebut terjadi ketika survei justru menunjukkan semakin banyak pemilih tradisional Likud yang menginginkan partai bergerak lebih dekat ke tengah spektrum politik.

"Jarak antara anggota partai Likud dan pemilih Likud serta masyarakat secara umum telah meningkat secara substansial, dan ini mungkin berdampak dramatis terhadap kemampuan Netanyahu untuk memenangkan pemilu," kata analis Nimrod Nir dari Agam Labs di Hebrew University.

Netanyahu Dekati Pemilih Moderat

Survei Agam Labs yang dipublikasikan pada 11 Agustus menunjukkan 54,9% pemilih Likud menginginkan pemerintahan yang lebih moderat dibandingkan koalisi Netanyahu saat ini.

Koalisi pemerintahan Netanyahu saat ini mencakup partai-partai ultra-Ortodoks Yahudi serta kelompok nasionalis.

Baca Juga: Iran Ubah Kebijakan Jadi Lebih Ofensif, Siap Hadapi Eskalasi di Selat Hormuz

Namun, hanya sekitar sepertiga anggota Likud yang terdaftar dan memiliki hak memilih kandidat pada pemilihan internal Senin yang menginginkan pemerintahan berhaluan kanan-tengah.

Sementara itu, sekitar dua pertiga anggota partai menginginkan pemerintahan yang serupa dengan koalisi saat ini yang dibentuk setelah kemenangan Netanyahu dalam pemilu 2022.

Pemerintahan Netanyahu saat ini mencakup partai Jewish Power yang dipimpin Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir serta Religious Zionism yang dipimpin Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Kedua kelompok tersebut dikenal mendorong kebijakan garis keras terkait Gaza, termasuk gagasan pengosongan wilayah tersebut dari penduduk dan pemukiman kembali.

Netanyahu kini berupaya menarik lebih banyak kandidat moderat untuk menyeimbangkan pengaruh kelompok populis yang memperoleh momentum dalam pemilihan internal Likud.

"Sebagai Perdana Menteri Israel, saya bermaksud memperdalam persatuan di antara kita. Oleh karena itu, saya akan berupaya membentuk pemerintahan nasional yang luas, pemerintahan yang stabil yang akan menjamin keamanan dan masa depan kita," kata Netanyahu dalam pernyataan video yang diunggah pada 22 Juli.

Namun, seorang mantan anggota senior Likud yang mengetahui strategi partai menilai upaya tersebut sejauh ini belum menunjukkan hasil yang berarti.

"Jika Netanyahu memperbaiki daftar kandidat dan membawa orang-orang yang lebih baik, mungkin dia akan berhasil, tetapi dia tidak bergerak ke arah yang benar," ujar mantan anggota partai tersebut tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Empat anggota senior Likud, baik yang masih aktif maupun mantan anggota partai, mengatakan Likud tengah berupaya keras untuk merebut kembali dukungan pemilih yang menjauh sejak pemilu terakhir.

Likud tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar mengenai strategi tersebut.

Sekitar 20% Pemilih Belum Menentukan Pilihan

Survei Agam Labs yang melibatkan sekitar 1.000 anggota Likud dan lebih dari 1.000 pemilih menunjukkan perbedaan pandangan semakin jelas ketika responden ditanya mengenai isu-isu spesifik.

Salah satu persoalan utama adalah kebijakan terhadap komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Koalisi pemerintahan saat ini memberikan sejumlah konsesi kepada para pemimpin ultra-Ortodoks yang berupaya mempertahankan pengecualian bagi anggota komunitas mereka dari kewajiban menjalani dinas militer.

Baca Juga: Tarif 50% AS Berlaku Pekan Ini, Kanada Hadapi Risiko PHK dan Gangguan Perdagangan

Isu tersebut semakin sensitif selama perang di Gaza. Warga Israel non-Ortodoks mempertanyakan alasan mereka harus menanggung beban lebih besar dalam konflik terpanjang yang dihadapi Israel tersebut.

Menurut data Agam Labs, lebih dari 80% pemilih Likud menginginkan peningkatan jumlah warga ultra-Ortodoks yang menjalani wajib militer. Angka tersebut jauh lebih rendah di kalangan anggota Likud, yakni sekitar 65%.

Perbedaan pandangan mengenai isu-isu tersebut berpotensi menjadi faktor penentu dalam pemilu. Terlebih, sekitar 20% pemilih secara keseluruhan masih menyatakan belum menentukan pilihan.

Para peneliti dan lembaga survei menilai sebagian dari pemilih yang belum menentukan pilihan tersebut merupakan pendukung Likud yang kecewa dan kini ingin kembali diraih oleh partai.

"Orang-orang inilah yang akan menentukan apa yang akan terjadi dalam pemilu," kata Gayil Talshir, ilmuwan politik di Hebrew University.