KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Real Estate Indonesia (REI) memperkirakan proses pemilu yang berjalan lancar akan membawa dampak positif terhadap bisnis properti. Kemungkinan besar pemilihan presiden akan berlangsung satu putaran. Kondisi ini dinilai akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sehingga mereka akan lebih cepat melanjutkan rencana ekspansi bisnisnya tahun ini. 

“Pemilu berjalan dengan aman, sukses dan lancar. Jika benar Pilpres hanya satu putaran maka pelaku usaha yang semula wait and see akan segera mengeksekusi rencana ekspansinya,” kata Wakil Ketua Umum REI  Ikang Fawzi saat ditemui KONTAN, Senin (26/2).

Ia mengungkapkan, secara umum REI memandang secara optimistis dengan kondisi pasar properti tahun ini selama kondiis politik dan ekonomi makro berjalan stabil. Perkiraan REI, industri properti bakal tumbuh 7%-10%.

Ikang menyebut, dukungan dari pemerintah dari sisi perpajakan terhadap sektor properti jadi salah satu pendorong pertumbuhan tersebut. Menurutnya,  adanya kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) dan kepastian untuk periode tahun 2024 melalui PMK yang sudah ditandatangani per tanggal 13 Februari 2024 memberikan kepastian dan membuat pasar properti semakin bergairah.

Baca Juga: Mau mengajukan KPR? Ingat BTN Rajanya

Namun, ia mengingatkan tantangannya juga tetap ada.  Penurunan anggaran rumah subsidi FLPP tahun 2024 menjadi 166.000 unit dari sebelumnya 220.000 unit dinilai menjadi tantangan dalam upaya mengurangi backlog perumahan. “Ini harus diupayakan agar dapat bertambah, minimal menyamai tahun 2023,” kata dia. 

REI melihat bahwa momentum suksesi nasional 2024 merupakan kesempatan untuk memperkuat industri properti. Oleh karena itu,  REI menawarkan pendekatan propertinomics sebagai solusi dari persoalan perumahan dan jalan keluar untuk menyelesaikan backlog perumahan.

Ikang menjelaskan, propertinomics memiliki pendekatan dari empat sisi. Pertama dari sisi kelembagaan, REI menilai perlu ada kementerian khusus yang menangani perumahan dan pemukiman yang diberi nama Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan.  “Saat ini, sektor properti diurus oleh enam kementerian/kelembagaan terpisah. Dari lembaga yang terpisah kewenangannya itu, punya kebijakan masing-masing dan sulit koordinasinya,” jelas Ikang.

Kedua dari sisi kebijakan. REI menilai perlunya kebijakan yang supportif, integratif dan mendukung ekosistem penyediaan perumahan. Ketiga dari sisi anggaran, perlu adanya kenaikan anggaran untuk pembangunan sektor properti. REI menilai anggaran itu berorientasi pada proyek APBN, bukan mendorong peran serta pengusaha lokal.

Keempat, REI mengusulkan agar proyek-proyek sektor property masuk menjadi program strategis nasional. “Pendekatan propertinomics emmeiliki target pengurangan backlog 1 juta per tahun,” ujar Ikang. 

Baca Juga: Akuisisi Aset Standard Chartered, Kredit Bank Danamon Tumbuh 19%

Lebih lanjut, Ikang mengatakan, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah ke sektor properti juga akan mendorong pertumbuhan bisnis kredit kepemilkan rumah (KPR). 

Dalam kondisi ekonomi stabil, kata dia, pertumbuhan KPR tumbuh dua digit. Namun, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan bisnis KPR Tanya tumbuh satu digit. 

Kebijakan PPNDPT yang diluncurkan pemerintah berhasil menumbuhkan KPR hingga 10% secara tahunan. “Tetapi, setelah PPNDTP berakhir pada Desember 2022, pertumbuhannya turun menjadi 7%-8%,” imbuhnya. 

Baru setelah Juli 2023, KPR kembali tumbuh hingga 11% secara tahunan setelah pemerintah. “ Momentum pertumbuhan KPR seiring dengan kenaikan harga jual rumah sejahtera tapak (RST) dan akan disambur dengan PPNDTP yang berlaku efektif pada November-Desember 2023 dan diperpanjang pada 2024,” pungkas Ikang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dina Hutauruk