KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Warga Palestina menggelar pemilihan umum lokal pada Sabtu (25/4/2026), yang untuk pertama kalinya dalam hampir dua dekade juga melibatkan wilayah Gaza. Pemilu ini menjadi indikator penting suasana politik di tengah upaya Israel yang dinilai ingin melemahkan prospek berdirinya negara Palestina merdeka.

Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat berharap keterlibatan kota Deir al-Balah di Gaza dapat memperkuat klaim mereka atas wilayah tersebut, yang telah dikuasai oleh Hamas sejak 2007.

Sejumlah warga Gaza menyambut baik kesempatan untuk kembali memilih di tengah kondisi kemanusiaan yang masih sulit pascakonflik. "Sebagai warga Palestina dan putra Jalur Gaza, saya merasa bangga bahwa setelah perang ini proses demokrasi kembali," ujar Mamdouh al-Bhaisi, seorang pemilih di Deir al-Balah.

Partisipasi Rendah di Tengah Krisis

Meski demikian, tingkat partisipasi pemilih tergolong rendah. Data resmi menunjukkan hanya 22,7% pemilih di Deir al-Balah yang menggunakan hak suaranya, sementara di Tepi Barat mencapai 53,44%.

Analis politik Hani Al-Masri menilai rendahnya partisipasi di Gaza mencerminkan kondisi kemanusiaan yang masih memprihatinkan, di mana masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan proses politik.

Baca Juga: Deadlock Iran-AS, Trump Batalkan Kunjungan Utusan ke Islamabad

Di Tepi Barat, angka partisipasi juga dipengaruhi oleh aksi boikot dari sejumlah faksi politik.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memberikan suara di wilayah dekat Ramallah, menyatakan bahwa pemilu akan digelar di seluruh Gaza jika kondisi memungkinkan.

"Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari negara Palestina. Oleh karena itu, kami berupaya memastikan pemilu tetap berlangsung di Deir al-Balah untuk menegaskan persatuan kedua wilayah," ujarnya.

Langkah Awal Menuju Pemilu Nasional

Sejumlah diplomat Barat menilai pemilu lokal ini dapat menjadi langkah awal menuju pemilu nasional pertama dalam hampir dua dekade, sekaligus mendorong reformasi transparansi dan akuntabilitas di tubuh Otoritas Palestina.

Pemilu ini juga menjadi yang pertama digelar di Gaza sejak 2006, serta yang pertama sejak perang Gaza yang berlangsung lebih dari dua tahun terakhir.

Namun, upaya menuju stabilitas politik masih menghadapi tantangan besar. Sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober lalu, pembicaraan untuk penyelesaian jangka panjang belum menunjukkan kemajuan signifikan.

Komunitas internasional, termasuk negara-negara Eropa dan Arab, secara umum mendukung kembalinya pemerintahan Otoritas Palestina di Gaza, serta pembentukan negara Palestina merdeka yang mencakup Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat.

Tekanan Ekonomi dan Kebijakan Israel

Di sisi lain, Otoritas Palestina menghadapi tekanan ekonomi berat akibat penahanan pendapatan pajak oleh pemerintah Israel. Kebijakan ini memicu kekhawatiran akan potensi krisis keuangan.

Baca Juga: Empat Orang Tewas Dalam Serangan Israel di Lebanon Selatan

Pemerintah Israel menyatakan penahanan dana tersebut sebagai bentuk protes terhadap pembayaran tunjangan kepada tahanan dan keluarga warga Palestina yang tewas dalam konflik.

Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, bahkan menegaskan bahwa pemerintah akan terus menghambat gagasan pembentukan negara Palestina.

Selain itu, Israel juga memperluas kontrol atas wilayah Tepi Barat, termasuk mendukung aktivitas pemukim di kawasan tersebut.

Dinamika Politik dan Peran Hamas

Beberapa faksi Palestina memboikot pemilu sebagai bentuk protes terhadap syarat Otoritas Palestina yang mewajibkan kandidat mendukung perjanjian politik tertentu, termasuk pengakuan terhadap Israel.

Meski tidak secara resmi mengajukan kandidat, Hamas disebut memiliki keterkaitan dengan salah satu daftar calon di Deir al-Balah. Kinerja kandidat yang berafiliasi dengan kelompok ini dinilai dapat menjadi indikator tingkat dukungan publik terhadap Hamas.

Sebagian besar kandidat lainnya maju di bawah bendera Fatah atau sebagai independen.

Komite Pemilihan Umum Palestina mencatat lebih dari satu juta warga memiliki hak pilih, termasuk sekitar 70.000 pemilih di Gaza.