KONTAN.CO.ID - WELLINGTON. Partai Nasional yang berhaluan kanan-tengah dan Partai Buruh sebagai oposisi utama di Selandia Baru bersaing ketat dalam pemilihan umum nasional pada Sabtu (7/11). Hasil penghitungan sementara menunjukkan perolehan suara kedua partai hampir imbang.

Data Komisi Pemilihan Umum Selandia Baru menunjukkan bahwa lebih dari 95% surat suara telah dihitung. Kedua partai masing-masing memperoleh sedikit di bawah 30% suara nasional, dengan selisih hanya beberapa ribu suara.

Proyeksi Komisi Pemilihan Umum menunjukkan koalisi pemerintahan yang dipimpin Partai Nasional dan terdiri dari tiga partai diperkirakan masih memiliki keunggulan mayoritas tipis, yakni dua kursi di parlemen.

Baca Juga: China Blokir Akuisisi Robotika US$ 5,4 Miliar, SoftBank dan ABB Cari Jalan Keluar

Pemilu kali ini didominasi persoalan ekonomi yang masih lesu serta kekecewaan pemilih terhadap dua partai politik terbesar di negara tersebut.

Kedua partai mengingatkan bahwa hasil akhir pemilu masih membutuhkan waktu untuk diketahui.

Perdana Menteri Christopher Luxon mengatakan kepada para pendukungnya di Auckland bahwa hasil sementara menunjukkan Partai Nasional kembali menjadi partai terbesar di parlemen dan memiliki peluang untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

"Namun, saya harus mengatakan bahwa saat ini hasilnya masih terlalu ketat untuk dipastikan," ujarnya.

Pemimpin Partai Buruh, Chris Hipkins, juga menyampaikan pesan serupa kepada para pendukungnya di Upper Hutt, sebuah kota di sebelah timur laut ibu kota Wellington.

"Malam ini, rakyat Selandia Baru telah menyampaikan suara mereka. Namun, mungkin kami membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk memahami secara tepat apa yang telah mereka sampaikan," kata Hipkins.

Surat suara khusus, termasuk suara dari pemilih yang berada di luar negeri atau pemilih yang memberikan suara di luar daerah pemilihannya, baru akan dihitung ketika hasil resmi diumumkan pada 27 November.

Dalam pemilu sebelumnya, surat suara khusus cenderung lebih banyak menguntungkan partai-partai berhaluan kiri. Sebaliknya, dukungan terhadap partai-partai kanan biasanya menurun setelah penghitungan suara tersebut.

Hasil surat suara khusus juga berpotensi menentukan kemenangan di sejumlah daerah pemilihan yang persaingannya masih ketat antara kandidat Partai Buruh dan Partai Nasional.

Baca Juga: Ibukota India Jadi Kota Paling Tercemar di Dunia, AQI Capai 581

Partai-partai berhaluan kiri, termasuk Partai Buruh, berupaya mengakhiri pemerintahan koalisi yang dipimpin Partai Nasional. Jika berhasil, koalisi tersebut akan menjadi pemerintahan pertama di Selandia Baru yang hanya bertahan satu periode dalam lebih dari 50 tahun.

Sistem pemilu Selandia Baru membuat pemerintahan koalisi menjadi hal yang lazim. Ketatnya persaingan tahun ini hampir memastikan bahwa satu atau lebih partai kecil akan ikut bergabung dalam pemerintahan berikutnya.

Selandia Baru mulai menerapkan sistem proporsional campuran atau Mixed Member Proportional (MMP) pada 1996. Dalam sistem ini, pemilih memberikan dua suara, yakni untuk partai politik dan kandidat yang mewakili daerah pemilihan setempat.

Parlemen Selandia Baru memiliki 71 kursi daerah pemilihan dan sedikitnya 49 kursi berdasarkan perolehan suara partai. Untuk membentuk pemerintahan, sebuah partai atau koalisi harus memperoleh mayoritas kursi parlemen.

Dukungan terhadap Partai Buruh dan Partai Nasional saat ini berada pada tingkat yang secara historis tergolong rendah.

Sejumlah survei menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kedua partai besar menurun. Pemilih dinilai mulai kehilangan keyakinan bahwa kedua partai tersebut mampu mengatasi perlambatan ekonomi dan memperbaiki infrastruktur yang sudah menua.

Jika koalisi pimpinan Partai Nasional kehilangan mayoritas setelah penghitungan resmi, baik koalisi tersebut maupun koalisi berhaluan kiri kemungkinan membutuhkan dukungan Partai Opportunity yang berhaluan tengah.

Partai Opportunity diperkirakan berpeluang masuk parlemen untuk pertama kalinya.

Pemimpin Partai Opportunity, Qiulae Wong, mengatakan partainya akan membuka negosiasi dengan pihak yang berhasil memperoleh jumlah kursi terbanyak setelah hasil resmi diumumkan.

"Kami mengambil keputusan tersebut berdasarkan kenyataan bahwa kami membutuhkan mayoritas kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan. Jadi, itulah prinsip yang akan kami pegang," kata Wong kepada stasiun televisi publik TVNZ.

Baca Juga: Raja Malaysia Tegaskan Perintah Tahanan Rumah Najib Razak Tidak Boleh Ditentang

Selandia Baru baru perlahan keluar dari periode perlambatan ekonomi berkepanjangan. Pertumbuhan ekonomi masih lemah, anggaran rumah tangga masyarakat semakin terbebani, dan tingkat pengangguran meningkat menjadi 5,7% pada kuartal ketiga. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam 11 tahun terakhir.

Selain ekonomi, layanan kesehatan dan rumah sakit juga menjadi persoalan utama yang diperhatikan pemilih.

Keterjangkauan harga rumah masih menjadi masalah besar, meskipun harga properti secara umum mulai stabil.

Sementara itu, pemilih dari masyarakat adat Maori juga menyampaikan kekhawatiran terhadap upaya pemerintah saat ini untuk membatalkan sejumlah kebijakan bersejarah yang bertujuan memperbaiki kondisi kehidupan komunitas mereka.

Mereka juga menyoroti langkah pemerintah yang dinilai berupaya mengurangi pengaruh Perjanjian Waitangi terhadap kebijakan negara. Perjanjian tersebut merupakan dokumen pendirian penting dalam sejarah Selandia Baru.