KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Para pemimpin dunia berkumpul di New York, Amerika Serikat (AS), pekan ini untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejumlah isu global menjadi perhatian utama, mulai dari konflik yang terus meluas di Timur Tengah dan Ukraina hingga meningkatnya risiko perkembangan kecerdasan buatan (AI). Hampir 130 kepala negara dijadwalkan menghadiri pertemuan tahunan tersebut. Sidang berlangsung ketika tatanan dunia yang terbentuk setelah Perang Dunia II menghadapi tekanan, sementara PBB juga menghadapi tantangan terhadap peran dan relevansinya dalam menangani berbagai krisis global. Kondisi tersebut semakin kompleks setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengambil kebijakan yang berdampak terhadap hubungan Washington dengan PBB. Pemerintahan Trump memangkas kontribusi AS serta menarik diri dari sejumlah badan PBB.
Pemimpin China Xi Jinping, yang terakhir kali menyampaikan pidato dalam forum diplomatik tersebut secara virtual pada 2021, tidak akan hadir di New York. Xi dijadwalkan memilih pertemuan bilateral dengan Trump di Washington pada Kamis. Situasi ini turut memicu perdebatan mengenai relevansi PBB dalam merespons berbagai krisis internasional.
Baca Juga: Korea Utara Kembali Luncurkan Rudal Balistik, Korsel Gelar Rapat Keamanan Selain persoalan keuangan dan kepercayaan, PBB juga menghadapi ketidakpastian mengenai siapa yang akan memimpin organisasi tersebut setelah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2026. Hingga kini, belum ada kandidat yang menjadi calon terdepan secara jelas untuk menggantikannya. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara juga diperkirakan menggelar sejumlah pertemuan tingkat tinggi yang membahas Ukraina, kecerdasan buatan, dan konflik Timur Tengah, termasuk pertemuan dengan para pemimpin negara-negara Arab. Richard Gowan dari International Crisis Group menilai kondisi PBB memang tidak lagi separah tahun sebelumnya, tetapi organisasi tersebut masih menghadapi krisis yang belum memiliki batas akhir yang jelas. "Kami tidak lagi mengatakan bahwa PBB sedang dalam kondisi terjun bebas, tetapi kami akan mengatakan bahwa organisasi tersebut terjebak dalam krisis yang terbuka tanpa batas waktu," ujar Gowan. Ia menambahkan, "PBB mungkin tidak lagi berada dalam perawatan darurat seperti tahun lalu, tetapi tampaknya organisasi tersebut terjebak di pusat trauma untuk masa yang dapat diperkirakan."
AS Masih Berutang Lebih dari US$ 1 Miliar kepada PBB
AS menghindari kehilangan hak suaranya dalam sidang umum setelah membayar kontribusi sebesar US$ 725 juta untuk anggaran reguler PBB pada pekan ini. Meski demikian, AS masih memiliki kewajiban pembayaran lebih dari US$ 1 miliar kepada PBB. Washington juga terus mendorong pengurangan anggaran dan reformasi di tubuh organisasi internasional tersebut.
Risiko AI Meningkat
Isu kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi salah satu agenda penting dalam Sidang Umum PBB tahun ini. Pertemuan tersebut berlangsung tidak lama setelah sejumlah pemimpin industri AI menyerukan perlambatan pengembangan teknologi secara terkoordinasi. Mereka memperingatkan bahwa AI dalam waktu dekat dapat berkembang semakin mandiri dan berpotensi berada di luar kendali manusia. Guterres menyebut AI akan menjadi salah satu topik utama pembahasan. Ia mendorong negara-negara yang berada di garis depan pengembangan teknologi tersebut untuk membangun aturan bersama. "Pengembangannya harus memiliki batasan bersama untuk menghindari perlombaan menuju titik terendah yang suatu hari nanti dapat menyebabkan bencana besar di tingkat global," kata Guterres.
Baca Juga: Menteri Keuangan AS dan Wakil Perdana Menteri China Bertemu, Bahas AI dan Rare Earth Sekretaris Jenderal PBB tersebut telah lama mendorong pembentukan tata kelola AI secara global. Pada 2023, PBB membentuk badan penasihat khusus teknologi tersebut yang melibatkan eksekutif perusahaan teknologi, pejabat pemerintah, dan akademisi. Pandangan Guterres mengenai risiko AI berseberangan dengan Trump. Presiden AS tersebut sebelumnya menepis kekhawatiran mengenai risiko AI sebagai sebuah "hoaks" dan menyebut adanya "konspirasi yang tidak sehat" terhadap teknologi tersebut. Trump juga menyatakan bahwa China dapat memperoleh keuntungan apabila perkembangan AI diperlambat akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko teknologi tersebut.
Konflik Timur Tengah Jadi Perhatian
Konflik di Timur Tengah kembali menjadi salah satu fokus utama Sidang Umum PBB. Perang AS-Israel dengan Iran terus memberikan dampak terhadap stabilitas kawasan dan perekonomian global. Perkembangan kelompok Houthi juga meningkatkan risiko terhadap jalur pelayaran di Selat Bab el-Mandeb, salah satu jalur penting perdagangan global. Gangguan terhadap jalur tersebut berpotensi kembali mendorong kenaikan harga energi. Guterres menilai penyelesaian konflik di kawasan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan militer. "Sangat sulit untuk memiliki solusi militer untuk masalah tersebut, dan pengalaman perang di Yaman menunjukkan betapa rumitnya melakukan intervensi yang berhasil," kata Guterres. Ia mengatakan utusan khusus PBB untuk Yaman terus berupaya mendorong proses dialog. Menurutnya, utusan tersebut melakukan "upaya yang sangat besar" untuk memajukan pembicaraan. Namun, proses perdamaian masih mengalami kebuntuan. Iran dan AS masih saling melancarkan serangan, sementara Trump mengancam akan meningkatkan eskalasi konflik. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dijadwalkan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB pada Rabu. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berbicara pada Kamis. Netanyahu tengah menjadi target pencarian oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, tuduhan yang dibantah Israel. Presiden Palestina Mahmoud Abbas kembali tidak menghadiri pertemuan tersebut secara langsung untuk tahun kedua. AS, yang merupakan sekutu dekat Israel, kembali tidak memberikan visa kepadanya. Pada Kamis, Sidang Umum PBB memberikan izin kepada Abbas untuk menyampaikan pidato melalui video. Diplomat juga memperkirakan adanya pertemuan tingkat tinggi mengenai konflik di Sudan di sela-sela sidang. Namun, terobosan diplomatik dalam konflik tersebut dinilai belum mungkin terjadi dalam waktu dekat.
Baca Juga: Serangan Drone Ukraina di Wilayah Ibu Kota Rusia, Dua Orang Tewas Perang Ukraina dan Ketahanan Pangan
Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun juga menjadi agenda pembahasan dalam Sidang Umum PBB. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dijadwalkan menyampaikan pidato dalam sidang tersebut. Diplomat memperkirakan Zelenskiy akan berupaya memperkuat posisi Ukraina menjelang musim dingin yang diperkirakan kembali menjadi tantangan berat bagi negara tersebut. Dewan Keamanan PBB selama ini kesulitan mengambil langkah untuk mengakhiri konflik karena Rusia merupakan salah satu anggota tetap yang memiliki hak veto.
Trump beberapa kali menunjukkan frustrasi karena belum berhasil menjadi perantara untuk mengakhiri perang tersebut. Mengakhiri konflik Ukraina sebelumnya dinyatakan sebagai salah satu prioritas Trump ketika memulai masa jabatan keduanya pada Januari tahun lalu. Trump telah berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada awal September. Namun, belum jelas apakah Trump akan bertemu dengan Zelenskiy di New York. Guterres juga menyoroti dampak perang terhadap masyarakat sipil, ketahanan pangan, serta harga energi global. "Blokade efektif yang saat ini terjadi di Laut Hitam menimbulkan masalah besar yang menambah persoalan akibat krisis di Timur Tengah. Saya pikir akan sangat penting untuk menemukan cara agar ekspor Ukraina dan Rusia berupa pangan, pupuk, serta energi dapat dilakukan secara aman melalui Laut Hitam," kata Guterres.