JAKARTA. Politik uang dalam proses politik lewat pemilu lima tahunan tak lagi dianggap sebagai aib demokrasi. Bahkan, muncul sikap permisif dari masyarakat untuk menerima politik uang menjelang bahkan sesudah pencoblosan. "Maka, membiarkan terjadinya politik uang dalam pemilu sama halnya dengan menerima lahirnya seorang pemimpin korup," ujar Donal Fariz di sela diskusi bersama Ikatan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Jakarta, Minggu (8/12). Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, untuk memangkas terjadinya politik uang dalam Pemilu 2014, tak cukup dilakukan sendiri. Seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan bersama-sama menolak aksi politik uang.
Pemimpin korup, lahir dari politik uang
JAKARTA. Politik uang dalam proses politik lewat pemilu lima tahunan tak lagi dianggap sebagai aib demokrasi. Bahkan, muncul sikap permisif dari masyarakat untuk menerima politik uang menjelang bahkan sesudah pencoblosan. "Maka, membiarkan terjadinya politik uang dalam pemilu sama halnya dengan menerima lahirnya seorang pemimpin korup," ujar Donal Fariz di sela diskusi bersama Ikatan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Jakarta, Minggu (8/12). Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) ini menambahkan, untuk memangkas terjadinya politik uang dalam Pemilu 2014, tak cukup dilakukan sendiri. Seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan bersama-sama menolak aksi politik uang.
