KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 sekitar 1,03 juta kuota. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dari total kuota tersebut rencananya 20% akan dialokasikan untuk fresh graduate atau lulusan baru.

Ketua umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai, alokasi 20% untuk fresh graduate masih kurang.

Menurutnya, alokasi CPNS 2023 seharusnya lebih besar untuk fresh graduate, ketimbang untuk non ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang rencananya dialokasikan 80%.

Pasalnya saat ini peminat seleksi CPNS dari kalangan lulusan baru masih sangat besar. Hal tersebut lantaran jumlah angkatan kerja setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja masih tidak sebanding. Maka Trubus menyebut CPNS sampai saat ini masih jadi pilihan bagi lulusan baru yang belum mendapatkan pekerjaan.

“Kalau sebenarnya milenial masih banyak minat, karena masalahnya pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan selain ASN. Jadi begitu fresh graduate menganggur lama nah mereka larinya ke CPNS pasti. Jadi tumpuan harapan kalua jadi wirausaha jauh dari harapan,” ujar Trubus kepada Kontan.co.id, Senin (12/6).

Baca Juga: Banyak yang Tak Lulus, Jokowi Minta Passing Grade PPPK Dikaji Ulang

Trubus menilai, alokasi untuk fresh graduate dalam rencana rekrutmen CPNS 2023 harusnya lebih besar dari alokasi untuk non ASN.

Jika alokasi CPNS lebih besar di porsi untuk honorer Trubus menyebut, akan menimbulkan kesan pada angkatan kerja baru untuk menjadi honorer dahulu.

“Kok 80% untuk honorer alokasinya. Nanti akan menimbulkan kesan lebih baik honorer dahulu. Jadi mereka ketika diangkat, kemudian yang di daerah berbondong-bondong jadi honorer saja. Jadi honorer ngga habis-habis. Harusnya yang 80% buat fresh graduate,” jelasnya.

Adapun jumlah kuota CPNS 2023 yang rencananya lebih dari satu juta tersebut masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tenaga honorer saat ini.

Menurutnya, dengan adanya beberapa daerah pemekaran baru tentu dibutuhkan tenaga SDM di lingkup pemerintahan. Alhasil hal itu akan membuka celah untuk daerah merekrut pegawai honorer. Artinya pegawai honorer berpotensi belum dapat ditekan jumlahnya.

“Dengan jumlah tersebut belum bisa (selesaikan) untuk daerah. Apalagi untuk daerah kategori pemekaran. Misal DOB bukan hanya di Papua. Masih kurang dan diisi oleh honorer,” kata Trubus.

Dengan alokasi kuota CPNS 2023 lebih besar di PPPK akan memicu daerah untuk mengangkat tenaga honorer lebih banyak lagi. Sehingga harapan menyelesaikan permasalahan jumlah pegawai non ASN di Indonesia semakin lama.

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, angka 1,03 juta rencana kuota tersebut merupakan usulan dari Kementerian/Lembaga (K/L). Namun masih ada K/L yang belum sempat mengajukan usulan formasi rekrutmen CPNS ke Kementerian PAN-RB.

Ia mengatakan, kebutuhan nasional ASN 2023 sekitar 1.030.751. Rinciannya untuk pemerintah pusat terdiri dari CPNS dosen 15.858 kuota. Tenaga teknis lainnya 18.595. PPPK dosen 6.742, PPPK tenaga guru ada 12.000, PPPK tenaga kesehatan ada 12.719, PPPK tenaga teknis lainnya 15.205.

Kemudian, untuk kebutuhan tenaga ASN di daerah rinciannya, PPPK guru 580.202, PPPK tenaga kesehatan 327.542, PPPK tenaga teknis lainnya 35.000. Selanjutnya jumlah alokasi PNS lulusan kedinasan ada 6.259 orang.

"Ini sementara setelah kita koordinasi diluar beberapa instansi Pemda dan Pusat yang tidak usulkan, tapi kami mau kaji lagi," kata Azwar.

Baca Juga: Siap-Siap, Pemerintah Akan Buka Tes CPNS September Tahun Ini, Kuotanya 1.030.751

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat