JAKARTA. Pemerintah daerah (pemda) semakin tertarik mendirikan perusahaan penjaminan. Lihat saja, sejumlah pemda telah mengajukan permohonan izin pendirian perusahaan penjaminan ke Menteri Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Regulator mencatat, sepanjang tahun ini sudah ada sembilan pengajuan izin pendirian perusahaan penjaminan tingkat daerah.

Mulabasa Hutabarat, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam LK, menjelaskan dari sembilan perizinan itu, pihaknya sudah menyetujui empat perusahaan. Sedang lima perizinan, masih dalam proses. "Yang sudah disetujui salah satunya dari Pemda Riau," kata Mulabasa, Senin (1/10).

Sementara, permohonan izin yang masih proses di Bapepam-LK antara lain milik pemda di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Selain itu, regulator juga baru saja kedatangan pemda yang berniat mendirikan perusahaan penjaminan. "Pemprov Jawa Barat baru datang dan menanyakan izin persyaratan," tambahnya.

Menurut Mulabasa, tingginya minat pemda terjun ke perusahaan penjaminan karena prospek bisnis di sektor ini sangat cerah. Hal itu terutama terkait program kredit usaha rakyat (KUR) pemerintah.

Seperti diketahui, setiap penyaluran KUR membutuhkan penjaminan kredit. "Kebutuhan masyarakat akan KUR semakin besar, artinya pangsa pasar perusahaan penjaminan juga meningkat," tandas Mulabasa.

Apalagi bagi perusahaan penjaminan kredit daerah (Jamkrida), potensi mendapatkan kue bisnis di penyaluran KUR sangat besar. Mengingat, Jamkrida bakal langsung dilibatkan untuk setiap penjaminan kredit di masing-masing daerahnya.

Salah satu contoh suksesnya adalah PT Jamkrida Jatim. Perusahaan ini baru beroperasi tahun 2010 dan menjamin kredit Rp 315,84 miliar per akhir tahun lalu. Tahun ini, manajemen mematok target penjaminan kredit hingga Rp 650 miliar, atau naik lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu.

Pangsa pasar besar

Memang, potensi bisnis penjaminan dari program KUR sangat besar. Apalagi, KUR selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR Rp 33 triliun, lebih besar dari tahun 2011 hanya Rp 29 triliun. "Sampai Agustus penyaluran KUR telah mencapai Rp 20 triliun, hingga akhir tahun pasti bisa mencapai Rp 33 triliun," kata Syarief Hasan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Nina Kurnia, Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo Persero, tidak khawatir dengan semakin bertumbuhnya jamkrida. Meskipun, penjaminan KUR berkontribusi 40% terhadap total imbal jasa penjaminan (IJP) yang tahun ini ditargetkan Rp 40 triliun. "Kami bisa menjalin kerjasama dengan Jamkrida dalam bentuk sinergisitas. Namun kami juga melakukan pembenahan secara internal dengan menyiapkan produk penjaminan baru," terang Nina.

Salah satu produk penjaminan baru itu adalah bisnis surety bond, kontra bank garansi dan penjaminan dari Fasilitas Likuiditas Penjaminan Perumahaan (FLPP). "Paling lambat tahun depan kami akan mulai masuk ke bisnis tersebut. Ini bisa sebagai salah satu potensi bisnis kami," kata Nina.

Saat ini Jamkrindo tengah mempelajari dulu risiko bisnis dari FLPP secara internal. Terutama letak geografis perumahan yang dijamin FLPP. Risiko bisnis FLPP terbilang rawan akan peristiwa bencana alam atau kebakaran.      

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri