KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menunda rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi April 2025 dari rencana sebelumnya pada Januari 2025.

Pengamat Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan kembali ditundanya pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menandakan perencanaan pemerintah yang kurang matang.

Wijayanto menjelaskan, penundaan kepindahan ASN sudah berlangsung beberapa kali. Awalnya pemerintah akan mulai memindahkan ASN ke IKN pada Juli 2024, lalu September 2024, kemudian mundur ke Oktober 2024 dan Januari 2025.

Tambahan Kuota 10%, Pengamat: Bukti Pemerintah Perkuat Pasokan BBM Swasta

Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN Tersendat Anggaran? Kementerian PU Bilang Begini

"Sekarang mundur ke April 2025. Hal ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang," ujarnya kepada KONTAN, Jumat (31/1).

Wijayanto mengungkapkan, pembengkakan jumlah menteri, wakil menteri dan lembaga, membuat kepindahan berpotensi mundur lagi, lantaran menurutnya diperlukan fasilitas tambahan.

"Terlepas dari itu semua, terkesan ada unsur bahwa sesungguhnya kita tidak butuh ibukota baru, berbagai rencana tetap jalan karena rasa sungkan saja," ungkapnya.

Wijayanto menuturkan, situasi fiskal yang sulit, seharusnya membuat pemerintah lebih tegas menentukan prioritas. Program mahal yang minim manfaat, seperti IKN, sangat layak untuk ditunda. 

Baca Juga: Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Pemerintah Ungkap Alasannya

Selain biaya investasi, lanjut dia, biaya operasional IKN juga akan sangat mahal, yang semuanya akan ditanggung APBN.

Belum lagi koordinasi pemerintah yang dinilai makin berat di saat Pemerintahan Prabowo harus menunjukkan kinerja yang mengkilap.  

"Investor riil, baik luar negeri dan dalam negeri belum akan masuk hingga jangka menengah. Mereka yang invest saat ini hanyalah investor basa-basi atau investor politik semata," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News