KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada banyak hal. Salah satunya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemindahan ibu kota menjadi momentum bagi pemerintah untuk merampingkan ASN. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, momen pemindahan ibukota ini juga bisa menjadi saat penyesuaian jumlah kebutuhan kementerian lembaga.

"Sehingga ini adalah saat yang baik untuk melakukan rightsizing (Perampingan)," ujarnya saat rapat di Kantor Presiden, Senin (29/4).

Hal itu melihat dua skema yang dipersiapkan terkait pemindahan ibu kota. Dua skema tersebut pertama adalah membawa seluruh ASN ke lokasi ibu kota baru. Berdasarkan skema diperkirakan akan terdapat 1,5 juta penduduk yang mendiami lokasi tersebut. Hal itu telah memperhitungkan jumlah anggota keluarga ASN.

Dengan penghitungan tersebut pemerintah membutuhkan lahan yang cukup besar. Termasuk dengan sejumlah fasilitas penunjang seperti ruang terbuka hijau. "Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare (ha) untuk skenario pertama," terang Bambang.

Angka tersebut terbagi menjadi sejumlah peruntukan. Seluas 5% lahan pemerintahan, lahan ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%.

Sementara skema kedua jumlah ASN yang pindah dipangkas menjadi sekitar 111.000 orang. Pemangkasan tersebut akan membuat estimasi penduduk pada ibu kota baru di bawah 1 juta tepatnya 870.000 orang. "Persentase pemakaian yang sama (dengan skema pertama) dibutuhkan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 ha," jelas Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli