JAKARTA. Pengusaha bakal merogoh kocek lebih dalam bila pusat pemerintahan pindah. Sebab, pemindahaan pusat pemerintahan juga bakal diikuti dengan pemindahan kantor pusat pengusaha.Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, pemindahan kantor pusat perusahaan itu untuk kelancaran jaringan. "Pemindahan ini tentu saja berimplikasi biaya sebab menyangkut juga para karyawan dan kebutuhan," katanya Senin (13/9).Sayang, ia belum bisa memaparkan berapa besar peningkatan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha itu. Alasannya, dia belum mengetahui di mana pusat pemerintahan yang baru itu. "Jika masih sekawasan megapolitan tentu tidak perlu relokasi kantor secara total, tapi jika di Palangkaraya tentu harus yang perlu biaya lebih besar," jelasnya.Namun, dia bilang, pemindahan pusat pemerintahan hanya berimbas golongan bisnis yang berbentuk dan beroperasi secara soliter. Karena itu, Djimanto menyarankan, pemerintah agar mempertimbangkan dampak pemindahan pusat pemerintah.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, banyak yang menyarankan pemerintah mengkaji opsi pemisahan ibukota dan pusat pemerintahan itu. Hal itu merupakan opsi ketiga yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain opsi mempertahankan Jakarta sebagai ibukota dan membangun ibukota serta pusat pemerintahan baru.Cuma, pemisahan itu dilakukan dengan membangun sebuah pusat pemerintahan baru dengan tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota. Model seperti ini terjadi di Malaysia yang memisahkan Kuala Lumpur sebagai ibukota dan pusat pemerintahan di Putrajaya. "Ibukota tetap di sini, pemerintahan kaya model Malaysia, itu mungkin lebih murah dan historisnya tidak hilang," ujar Gamawan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemindahan pusat pemerintahan beratkan pengusaha
JAKARTA. Pengusaha bakal merogoh kocek lebih dalam bila pusat pemerintahan pindah. Sebab, pemindahaan pusat pemerintahan juga bakal diikuti dengan pemindahan kantor pusat pengusaha.Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, pemindahan kantor pusat perusahaan itu untuk kelancaran jaringan. "Pemindahan ini tentu saja berimplikasi biaya sebab menyangkut juga para karyawan dan kebutuhan," katanya Senin (13/9).Sayang, ia belum bisa memaparkan berapa besar peningkatan biaya yang harus dikeluarkan pengusaha itu. Alasannya, dia belum mengetahui di mana pusat pemerintahan yang baru itu. "Jika masih sekawasan megapolitan tentu tidak perlu relokasi kantor secara total, tapi jika di Palangkaraya tentu harus yang perlu biaya lebih besar," jelasnya.Namun, dia bilang, pemindahan pusat pemerintahan hanya berimbas golongan bisnis yang berbentuk dan beroperasi secara soliter. Karena itu, Djimanto menyarankan, pemerintah agar mempertimbangkan dampak pemindahan pusat pemerintah.Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan, banyak yang menyarankan pemerintah mengkaji opsi pemisahan ibukota dan pusat pemerintahan itu. Hal itu merupakan opsi ketiga yang digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selain opsi mempertahankan Jakarta sebagai ibukota dan membangun ibukota serta pusat pemerintahan baru.Cuma, pemisahan itu dilakukan dengan membangun sebuah pusat pemerintahan baru dengan tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibukota. Model seperti ini terjadi di Malaysia yang memisahkan Kuala Lumpur sebagai ibukota dan pusat pemerintahan di Putrajaya. "Ibukota tetap di sini, pemerintahan kaya model Malaysia, itu mungkin lebih murah dan historisnya tidak hilang," ujar Gamawan.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
