KONTAN.CO.ID - Kota Pekanbaru berhasil meraih penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award dengan kategori TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik Kawasan Sumatera dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (14/6). Penghargaan tersebut tidak lepas dari koordinasi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam mengendalikan inflasi dan kestabilan harga pangan.

Menanggapi apresiasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Penghargaan ini dapat menjadi motivasi kepada Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih aktif dalam pengendalian inflasi lewat koordinasi bersama para stakeholder. Pasalnya, inflasi di wilayah tersebut masih didominasi oleh sektor pangan.

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru per Mei 2024, tingkat inflasi di Kota Pekanbaru pada Mei 2024 tercatat sebesar 0,52% secara month to month dan sebesar 1,62% secara year to date. Tapi, inflasi tertinggi masih disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,08% secara year on year (YoY). Adapun komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi di antaranya cabai merah, beras, emas perhiasan, nasi dengan lauk, dan bawang merah.

Menurut Indra, tingginya harga bahan pangan disebabkan oleh panjangnya rantai pasok, khususnya cabai. “Contoh cabai ditanam di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kemudian dibeli oleh pengumpul. Dari pengumpul nanti masuk ke toko besar dan dikirim ke Pekanbaru. Di sini (Pekanbaru) ada pengepul lagi. Jadi, dari Bukittinggi sampai konsumen ini bisa lima atau enam rantai pasok,” kata Indra saat wawancara bersama Tim Kontan pada Selasa (7/2).

Namun, hal itu kini sudah diatasi dengan pembuatan koperasi dan informasi data pangan. Koperasi berfungsi sebagai pengepul utama, sehingga penjual dapat membeli langsung dengan harga yang lebih murah. Sedangkan untuk informasi, Pemkot Pekanbaru memanfaatkan pusat data untuk menyampaikan rincian harga pangan yang dibuat secara realtime.

Untuk memangkas waktu dan biaya operasional, TPID Kota Pekanbaru turut menghadirkan program bernama Mobil Pasar Murah Tuntaskan Inflasi dan Rawan Pangan atau disingkat Mobil Pak Iwan. Indra menjelaskan, mobil yang berisikan bahan pangan tersebut berkeliling ke daerah rawan pangan yang biasanya berada jauh dari pusat kota, sehingga masyarakat lebih praktis dan efisien dalam membeli kebutuhan pangan.

Dalam pengendalian secara langsung, Pemkot bersama Polres dan TNI ikut terjun ke pasar untuk menindak tegas pedagang nakal yang menaikan harga terlalu tinggi. “Minyak goreng misalnya, kita diskusikan dengan distributor dan dinas keamanan pangan. Kami turut mengajak Polresta, TNI dan BI untuk berkomunikasi kepada penjual,” sambung Indra.

Dengan masuknya musim kemarau, Pemkot Pekanbaru juga sudah memberikan sosialisasi penanaman bibit cabai dan memberikan 5 polybag bibit cabai kepada ribuan masyarakat. Ia berharap cara tersebut mampu meredam harga cabai yang selama ini menjadi penyumbang inflasi Kota Pekanbaru.

Pantau kondisi global

Meski berhasil mengendalikan inflasi, beragam tantangan ekonomi global masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat dan daerah. Di tengah dinamika ekonomi global yang terkontraksi, TPID harus tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Diperlukan pembaruan strategi dan peningkatan koordinasi lintas sektor dan pengawasan yang efektif.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Riau Panji Achmad menjelaskan, instansinya berkomitmen mengendalikan inflasi melalui efisiensi rantai pasok, dan ketersediaan pasokan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kerja sama antar pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat Riau tercukupi.

Ia tidak memungkiri bahwa pengendalian inflasi di Riau memiliki tantangan yang beragam seperti perubahan cuaca dan bencana alam. Ke depannya, KPw BI akan terus melihat kondisi nasional dan global agar pengendalian inflasi dapat terjaga. Langkah mitigasi juga sedang dipersiapkan guna mengantisipasi lonjakan harga pangan agar perekonomian masyarakat tetap berjalan, salah satunya dengan digitalisasi dan penerapan teknologi di sektor pertanian.

“KPw BI berkomitmen mengendalikan inflasi melalui strategi stabilisasi harga dan membangun ketahanan pangan guna memitigasi risiko inflasi ke depan,” kata Panji pada Jumat (28/6).

KPw BI juga sudah berkoordinasi dengan akademisi maupun stakeholder terkait untuk menganalisa dampak gejolak politik dan perekonomian global dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tidak lepas dari sektor nonmigas yang menjadi pendorong nilai ekspor Provinsi Riau.

Dalam data BPS Riau tahun 2023, selama dari Januari sampai Desember 2023 tercatat ekspor Riau didominasi oleh sektor lemak dan minyak hewan atau nabati senilai USD9.460,84 Juta. Nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya sebesar USD12.243,89 juta.

Menurunnya nilai ekspor tersebut disebabkan oleh kondisi geopolitik global yang mempengaruhi nilai ekspor Riau. Menurut Panji, strategi ke depan akan lebih menantang sehingga diperlukan strategi yang berkelanjutan dan inklusif.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi ekonomi global turut mempengaruhi kinerja ekonomi domestik termasuk, Riau. Berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global menahan kinerja ekspor luar negeri serta menahan aliran investasi yang berasal dari penanaman modal asing,” sambung Panji.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024, Presiden Jokowi menegaskan TPID harus tetap berhati-hati dengan kondisi perekonomian global. Pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga pangan.

Tercatat, tingkat inflasi Indonesia berada di angka 9,6% pada 10 tahun lalu dan kini sudah turun di angka 2,84% pada Mei 2024. “Segar, segar kalau seperti ini. Tapi kita harus tetap waspada, hati-hati, tidak boleh lengah,” ucap Presiden Jokowi pada Jumat (14/6) di Istana Negara, Jakarta.

Presiden Jokowi juga mengingatkan soal ancaman kekeringan yang berdampak pada produktivitas pangan nasional dan global. Stok yang menurun membuat harga pangan ikut naik. Alhasil pengendalian inflasi pun sia-sia. “Begitu stok tidak ada, produksi berkurang, artinya harga pasti akan naik. Hukum pasarnya seperti itu," kata Jokowi.

Untuk memperkuat pengendalian inflasi, Presiden Jokowi telah menyusun lima strategi untuk meningkatkan pengamanan produksi dan efisiensi rantai pasok pangan, yaitu memperkuat produksi pangan melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur pengairan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim; mengakselerasi penerapan teknologi berbasis riset dalam mendukung digitalisasi pertanian (smart agriculture); mendorong investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian; memutakhirkan sistem dan infrastruktur logistik yang terintegrasi guna mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi rantai pasok antardaerah; dan memperkuat sinergi dan koordinasi antarlembaga, di tingkat pusat dan daerah, guna mendukung upaya pengendalian inflasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Indah Sulistyorini