KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Stage A (tanggul pantai) di kawasan pesisir utara Jakarta.

Hal tersebut menjadi upaya dalam mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan oleh air laut pasang atau banjir rob.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menjelaskan, NCICD ada dua skema yakni tanggul pantai dan tanggul laut (giant sea wall). Adapun untuk giant sea wall karena menyangkut konsep tata ruang ke depan dan juga provinsi lain maka sinergi harus dilakukan dengan Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas).

Bukti Berikan Layanan Terbaik, Tugu Insurance Sabet Penghargaan Bergengsi

Saat ini pihaknya fokus pada pengerjaan tanggul pantai. Untuk tanggul pantai, pihaknya akan bersinergi dengan badan pertanahan nasional (BPN). Pasalnya saat dibuat tanggul pantai akan ada lahan timbul yang menjadi milik Pemprov DKI. Dan lahan timbul tersebut Heru mengatakan, harus disertifikasi segera.

"Ketika kami sudah menanggul pantai ada lahan timbul milik Pemda DKI itu harus cepat kami sertifikatkan. Yang dekat Pelindo misal bisa sinergi dengan Pelindo bangun sarana untuk masyarakat, ada taman, lapangan basket. Jadi ada pengamanan aset pemda," kata Heru dalam Kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (4/1).

Baca Juga: Ada Tiga Investor dari Lokal dan Asing akan Bangun Perumahan di IKN

Adapun pengerjaan tanggul pantai diharapkan dapat selesai pada 2025. Dimana sejak tahun lalu sudah mulai dilakukan pembangunan.

Tanggul pengaman pantai (tanggul pantai) rencana akan dibangun sepanjang 46,21 kilometer. Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,66 kilometer dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 kilometer.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Yusmada Faizal menjelaskan, dari 46 kilometer wilayah yang direncanakan pembangunan tanggul pantai sudah 13 kilometer rampung. Kemudian 33 kilometer dibagi pengerjaannya antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.

"33 kilometer itu, 11 kilometer oleh PUPR dan 22 kilometer oleh DKI. Nah 22 kilometer ada revisi. Kami keluarkan yang di area Pelindo sama Tanjung Priok. Nah, sisa 11 kilometer ini yang kami akan bangun 3 tahun ke depan," jelas Yusmada.

Ia menambahkan, dari 11 kilometer yang jadi tugas Pemprov DKI terdiri dari 4 klaster. Diantaranya, Muara Angke, Pantai Mutiara, Ancol Barat dan klaster Kali Blencong. Sementara bagian Kementerian PUPR adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru.

Kemudian yang berkaitan dengan Pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok pengerjaan dilakukan dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bersama Pelindo.

"Untuk sementara yang sudah teranggarkan itu untuk tiga tahun Rp 595 miliar. Itu untuk yang klaster Ancol Barat, Muara Angke sama Blencong," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News