JAKARTA. Pada hari ini, Rabu (1/5), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali menggelar pertemuan dengan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah di Kantornya.

Pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang akan membahas soal bendera dan lambang Aceh. Namun ada hal yang mengganjal Mendagri, sebab Pemprov Aceh ngotot mempertahankan bendera Aceh yang dinilai kontroversial itu.

Gamawan mengaku, meskipun sudah melakukan dialog dan pendekatan secara persuasif berkali-kali, tapi Pemprov Aceh masih ingin memakai bendera yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

"Soal bendera itu yang paling sulit," ujar Gamawan. Meskipun demikian, Gamawan yakin bisa mencari solusi yang tepat agar Aceh mau mengganti warna benderanya. Sampai saat ini, pemerintah pusat, lanjut Gamawan masih menahan diri tidak memaksakan kehendak dalam membahas materi yang sedang dirundingkan.

Tapi pemerintah akan menggunakan pendekatan hukum jika Aceh masih sulit diajak kompromi. Saat ini, dari 12 poin rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi qanun, masih ada 10 poin yang belum mencapai kesepakatan.

Gamawan berharap, semua poin itu bisa dibahas satu per satu dan masalah itu bisa selesai dalam waktu yang tak terlalu lama. Pemerintah pusat juga menawarkan agar Aceh mau mengganti bendera tersebut. "Pokoknya jangan sama dengan bendera GAM," terang Gamawan.

Terkait pertemuan Gubernur Aceh dengan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) beberapa pekan lalu, Gamawan membantah jika SBY menawarkan kompensasi berupa pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan itu memang sudah ada dalam agenda pemerintah Aceh.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri