PANGKALPINANG. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berencana memangkas anggaran perjalanan dinas seluruh jajaran pemerintahan provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebagai bentuk efisiensi. "Sesuai dengan evaluasi Menteri Dalam Negeri, memang ada beberapa item yang akan dilakukan pemotongan untuk efisiensi termasuk perjalanan dinas," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Babel Syahrudin di Pangkalpinang, Rabu (7/1). Ia mengatakan, evaluasi Menteri Dalam Negeri tersebut akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Babel untuk mendapat persetujuan. "Yang dievaluasi akan kami sampaikan untuk mendapat persetujuan dari DPRD. Tidak hanya perjalanan dinas, belanja alat tuliS kantor juga dikurangi secara signifikan. Tapi kami belum tahu pemotongannya apakah sepuluh atau 20%," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Ahmad Mughni, meminta Pemerintah Provinsi Babel membahas ulang APBD Provinsi Babel tahun anggaran 2015 karena tidak mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sesuai dengan amanah undang-undang. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Babel wajib mengalokasikan 20 persen anggaran dari APBD untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan, sesuai dengan amanah undang-undang. "Kami minta dibahas ulang agar alokasi untuk pendidikan dan kesehatan sesuai dengan amanah undang-undang. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan harus dicukupi secara konsisten," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemprov Babel pangkas anggaran perjalanan dinas
PANGKALPINANG. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berencana memangkas anggaran perjalanan dinas seluruh jajaran pemerintahan provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 sebagai bentuk efisiensi. "Sesuai dengan evaluasi Menteri Dalam Negeri, memang ada beberapa item yang akan dilakukan pemotongan untuk efisiensi termasuk perjalanan dinas," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Babel Syahrudin di Pangkalpinang, Rabu (7/1). Ia mengatakan, evaluasi Menteri Dalam Negeri tersebut akan disampaikan kepada DPRD Provinsi Babel untuk mendapat persetujuan. "Yang dievaluasi akan kami sampaikan untuk mendapat persetujuan dari DPRD. Tidak hanya perjalanan dinas, belanja alat tuliS kantor juga dikurangi secara signifikan. Tapi kami belum tahu pemotongannya apakah sepuluh atau 20%," katanya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Ahmad Mughni, meminta Pemerintah Provinsi Babel membahas ulang APBD Provinsi Babel tahun anggaran 2015 karena tidak mengalokasikan anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan sesuai dengan amanah undang-undang. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Babel wajib mengalokasikan 20 persen anggaran dari APBD untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan, sesuai dengan amanah undang-undang. "Kami minta dibahas ulang agar alokasi untuk pendidikan dan kesehatan sesuai dengan amanah undang-undang. Alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan harus dicukupi secara konsisten," katanya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
