KONTAN.CO.ID - DENPASAR. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali tengah merumuskan pemakaian energi bersih. Pemprov Bali menginginkan, daerahnya ini tidak lagi memakai pembangkit listrik yang berasal dari fosil, seperti misalnya pembangkit dari batubara maupun bahan bakar minyak. Direktur Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN, Supangkat Iwan Santoso menyampaikan, atas keinginannya itu, pihaknya sudah mengadakan pertemuan dengan Gubernur Bali, Wayan Koster dan timnya. “Gubernur Bali minta daerahnya bersih. Kalaupun ada pembangkit fosil, itu hanya gas, dan yang lain energi terbarukan,” ujarnya, Rabu (26/6).
Hanya saja, pihaknya belum menentukan, pembangkit jenis apa yang akan dikembangkan oleh PLN di Bali. Yang terang, Gubernur Bali segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mendukung terlaksananya program energi bersih tersebut. Provinsi Bali diarahkan untuk menjadi daerah yang mandiri secara energi. Maklum, sejauh ini, kelistrikan Bali masih disanggah oleh Pulau Jawa. Di mana, 340 Megawatt (MW) listriknya di suplai melalui kabel bawah laut sepanjang 150 Kilovolt (Kv). “Ini memang alot pembicaraannya (dengan Gubernur),” ungkapnya. Yang jadi persoalan bagi PLN, apabila Bali ingin mandiri secara kelistrikan adalah potensi listrik hijau seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) sangat kecil. Adapun solar, hanya bisa dikembangkan dengan kapasitas 50 MW – 100 MW dengan harus memiliki pengimbang pembangkit 10 kali lipat di atas dari kapasitas pembangkitnya. “Satu-satunya mampu pengimbangan solar di Bali adalah energi dari Jawa. Dan PLTS rooftop,” tandasnya. Maksimalkan Pelayanan Sementara itu, PLN Unit induk Distribusi Bali terus memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan total kapasitas daya yang mencapai 1.274 MW, PLN UID Bali menargetkan pertumbuhan konsumsi listrik bisa mencapai 6% pada tahun 2019.
