JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya menyediakan transportasi massal bagi masyarakat, terutama yang terintegrasi ke wilayah penyangga Jakarta. Kini, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan rencana untuk membangun MRT Cikarang-Balaraja. Sebelumnya, pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) jalur Selatan-Utara Tahap I dari Lebak Bulus-Bunderan HI sudah bergulir dan studi tahap II dari Bunderan HI-Kampun Bandan masih berlangsung,

"Kami melihat MRT yang dari Timur ke Barat ini belum dimulai dan baru berjalan jalur dari Selatan ke Utara, sehingga jalur Timur ke Barat ini jangan tunggu jalur Selatan ke Utara selesai untuk dibangun," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis (24/4). Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, rencana MRT muncul saat rapat terakhir di kantor Wakil Presiden beberapa waktu lalu.

Kala itu, DKI sempat mempertanyakan siapa pihak akan membuat dan menanggung biaya atas studi proyek ini. Cikarang yang notabene masuk wilayah provinsi Jawa Barat dan Balaraja yang ada dalam kekuasaan provinsi Banten membuat dua provinsi ini harus dilibatkan juga. Tapi, kedua wilayah itu keberatan sehingga akhirnya pusat dan DKI yang akan menggelar proyek ini. Berbeda dengan jalur Selatan-Utara, MRT jalur anyar ini tak bisa mengandalkan Jepang karena negara Matahari Terbit itu sudah dengan tegas mengatakan proyek ini tak menguntungkan. "Nah, sekarang kami akan undang perusahaan swasta yang pernah membiayai proyek MRT di negara lain untuk ikut. Perusahaan itu akan membuat kajian awal apakah untung atau tidak. Basuki mengatakan, DKI tak akan buat sendiri kajian MRT ini karena banyak konsultan yang sudah antre jika DKI melakukan kajian ini.

Konsultan ini bekerja tanpa risiko dan ada peluang untuk mengeluarkan asumsi-asumsi yang tak relevan dan membingungkan. Guna menghindari hal itu, maka kajian bisa dilakukan langsung perusahaan swasta yang tertarik menggarap proyek ini. Kajian itu akan lebih valid karena digunakan dengan uang perusahaan. Basuki melanjutkan, jika peminat swasta sudah bersedia membuat kajian, maka Pemprov DKI akan kirim surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Perhubungan (Kemhub) agar proyek ini diambil alih DKI untuk dikerjakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta atau Public Private Partnership (PPP). Pemerintah pusat nantinya akan berperan dalam membantu mengkoordinasikan terkait jalur MRT ini yang sudah melewati batas wilayah DKI Jakarta. Gelar beauty contest Rencananya, proyek MRT ini tidak menunggu hingga tahun 2027, karena penduduk Jakarta sudah semakin banyak. Diharapkan, pembangunannya bisa berbarengan dengan jalur Selatan-Utara tahap II. Pemprov DKI sendiri sudah memiliki Term of Reference (TOR) untuk menggelar beauty contest pada proyek ini.

Basuki berharap, kajian itu bisa berlangsung tahun ini sehingga tahun depan bisa dimulai dan diharapkan MRT jalur Selatan-Utara dan Timur-Barat bisa rampung dengan selisih waktu yang tak terlalu jauh. Menurutnya, sama seperti MRT yang sedang berjalan ini, perusahaan yang berminat bisa membentuk konsorsium dan DKI sendiri akan diwakili PT MRT Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan