JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak beberapa bulan lalu telah memberi mandat kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya untuk mengakuisisi seluruh saham PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Mandat tersebut menyatakan Jakpro bakal mengambil saham PT Astratel di Palyja sebesar 49% dan PT Pembangunan Jaya membeli saham mayoritas Suez Environement sekitar 51%. Kendati begitu, Jakpro akan diberikan kepercayaan untuk menjadi "leader" oleh Pemprov DKI nantinya setelah akuisisi Palyja rampung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Jakpro disebutnya belum dapat membeli saham mayoritas Palyja yang dipegang Suez, yang notabene perusahaan Internasional, karena BUMD tersebut belum berstatus perusahaan go public. "Tapi kita percaya PT Jakpro akan terus berkembang mencapai go public dalam waktu lima tahun ke depan," ujar Basuki, Selasa (27/8). Basuki menilai rencana menjadikan Jakpro sebagai leader dalam Palyja ini adalah soal masalah kepercayaan saja. Jakpro memang belum go public. Tapi, ia bilang dalam lima tahun ke depan Jakpro yang akan memimpin Palyja ini. Baik Dirutnya, keuangannya, semuanya dari Jakpro. Bila saham Palyja sudah menjadi milik Pemprov DKI, lanjutnya, maka operasional Palyja akan dipimpin oleh PT Jakpro. Hal itu sudah tertuang dalam surat perjanjian antara dua BUMD yaitu PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya. "Justru operasionalnya, Jakpro yang pimpin. Sudah ada perjanjian, PT Pembangunan Jaya membeli saham 51 persen tetapi yang nge-lead perusahaannya ditangan Jakpro. Itu butuh 5 tahun," ujarnya. Alasannya memberi tampuk kepemimpinan dalam operasional Palyja, karena Pemprov DKI ingin menunjukkan kualitas BUMD DKI yang sudah menjunjung tinggi profesionalitas. Meskipun Jakpro merupakan perusahaan daerah, tapi BUMD ini mampu bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. "PT Pembangunan Jaya sudah profesional banget. Makaya kita serahkan kepada Jakpro. Jadi kita mau kasih kesan, BUMD kita sudah profesional. Kita mau nunjukin kemampuan Jakpro, kan katanya mau go public. Kita mau tunjukkan bahwa BUMD DKI pun bisa profesional," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Pemprov DKI ingin Jakpro pimpin Palyja
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak beberapa bulan lalu telah memberi mandat kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya untuk mengakuisisi seluruh saham PT Pam Lyonnaise Jaya (Palyja). Mandat tersebut menyatakan Jakpro bakal mengambil saham PT Astratel di Palyja sebesar 49% dan PT Pembangunan Jaya membeli saham mayoritas Suez Environement sekitar 51%. Kendati begitu, Jakpro akan diberikan kepercayaan untuk menjadi "leader" oleh Pemprov DKI nantinya setelah akuisisi Palyja rampung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan Jakpro disebutnya belum dapat membeli saham mayoritas Palyja yang dipegang Suez, yang notabene perusahaan Internasional, karena BUMD tersebut belum berstatus perusahaan go public. "Tapi kita percaya PT Jakpro akan terus berkembang mencapai go public dalam waktu lima tahun ke depan," ujar Basuki, Selasa (27/8). Basuki menilai rencana menjadikan Jakpro sebagai leader dalam Palyja ini adalah soal masalah kepercayaan saja. Jakpro memang belum go public. Tapi, ia bilang dalam lima tahun ke depan Jakpro yang akan memimpin Palyja ini. Baik Dirutnya, keuangannya, semuanya dari Jakpro. Bila saham Palyja sudah menjadi milik Pemprov DKI, lanjutnya, maka operasional Palyja akan dipimpin oleh PT Jakpro. Hal itu sudah tertuang dalam surat perjanjian antara dua BUMD yaitu PT Jakpro dan PT Pembangunan Jaya. "Justru operasionalnya, Jakpro yang pimpin. Sudah ada perjanjian, PT Pembangunan Jaya membeli saham 51 persen tetapi yang nge-lead perusahaannya ditangan Jakpro. Itu butuh 5 tahun," ujarnya. Alasannya memberi tampuk kepemimpinan dalam operasional Palyja, karena Pemprov DKI ingin menunjukkan kualitas BUMD DKI yang sudah menjunjung tinggi profesionalitas. Meskipun Jakpro merupakan perusahaan daerah, tapi BUMD ini mampu bersaing dengan perusahaan swasta lainnya. "PT Pembangunan Jaya sudah profesional banget. Makaya kita serahkan kepada Jakpro. Jadi kita mau kasih kesan, BUMD kita sudah profesional. Kita mau nunjukin kemampuan Jakpro, kan katanya mau go public. Kita mau tunjukkan bahwa BUMD DKI pun bisa profesional," jelasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
