JAKARTA. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,624 triliun. Jumlah ini rencananya akan digelontorkan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprov DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, secara umum PMP ini penting diberikan kepada BUMD yang ditunjuk agar melaksanakan bisnisnya secara baik dan profesional. Salah satu BUMD yang mendapatkan PMP adalah PT KBN. Catur mengatakan, Pemprov DKI tahun 2014 berencana untuk memperbesar saham di perusahaan yang mayoritas dikuasai pemerintah pusat itu. "Saat ini kami hanya punya saham 20% di KBN dan kami usulkan untuk bisa punya saham 49% di sana," kata Catur, Kamis (5/12). Ia melanjutkan, keinginan itu tak lain adalah sebagai upaya untuk menguatkan pengaruh Pemprov DKI di KBN. Pasalnya, tahun 2014 ada beberapa kebijakan yang akan terkait dengan perusahaan tersebut, seperti yang pernah dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) bahwa KBN bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja dari warga yang tinggal di daerah rumah susun Marunda. Tapi, Catur menyatakan langkah ini baru diusulkan dan upaya itu dirasa tidak mudah meski peluangnya cukup besar. Direktur Keuangan PT MRT, Tuhiyat mengatakan, PMP yang akan disuntikkan oleh Pemprov DKI ini merupakan bagian dari loan atau pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan proyek MRT sebesar 125 miliar Yen. "Itu akan kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan paket pekerjaan bawah tanah (underground) dan memulai pekerjaan paket layang (elevated)," katanya. Tuhiyat mengatakan, pada tahun 2013 ini PMP yang masuk ke perusahaannya sebesar Rp 1,7 triliun dan tahun 2014 disebutnya akan lebih besar meski ia belum memastikan jumlah angkanya. Untuk paket layang, PT MRT sudah menetapkan pemenangnya sehingga dan meneken kontrak dengan pemenang meski belum ditentukan waktu pengerjaannya. Dalam draf RAPBD 2014 direncanakan PT MRT mendapatkan PMP sebesar Rp 5,186 triliun. Nilai ini dianggap wajar karena hingga tahun 2017, PT MRT akan membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan moda transportasi massal dari Bundaran HI-Lebak Bulus ini. Berikut BUMD yang mendapatkan PMP 2014, antara lain: 1. PT MRT Rp 5,186 triliun 2. PT Jakpro Rp 500 miliar 3. PT Bank DKI Rp 650 miliar 4. PD PAL Jaya Rp 153 miliar 5. Pembangunan Sarana Jaya Rp 100 miliar 6. PT KBN Rp 35 miliar Total PMP Rp 6,624 triliun Sumber: Draf RAPBD 2014
Pemprov DKI kucurkan dana PMP BUMD Rp 6,6 triliun
JAKARTA. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 6,624 triliun. Jumlah ini rencananya akan digelontorkan kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP). Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Pemprov DKI Jakarta, Catur Laswanto mengatakan, secara umum PMP ini penting diberikan kepada BUMD yang ditunjuk agar melaksanakan bisnisnya secara baik dan profesional. Salah satu BUMD yang mendapatkan PMP adalah PT KBN. Catur mengatakan, Pemprov DKI tahun 2014 berencana untuk memperbesar saham di perusahaan yang mayoritas dikuasai pemerintah pusat itu. "Saat ini kami hanya punya saham 20% di KBN dan kami usulkan untuk bisa punya saham 49% di sana," kata Catur, Kamis (5/12). Ia melanjutkan, keinginan itu tak lain adalah sebagai upaya untuk menguatkan pengaruh Pemprov DKI di KBN. Pasalnya, tahun 2014 ada beberapa kebijakan yang akan terkait dengan perusahaan tersebut, seperti yang pernah dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok) bahwa KBN bisa dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja dari warga yang tinggal di daerah rumah susun Marunda. Tapi, Catur menyatakan langkah ini baru diusulkan dan upaya itu dirasa tidak mudah meski peluangnya cukup besar. Direktur Keuangan PT MRT, Tuhiyat mengatakan, PMP yang akan disuntikkan oleh Pemprov DKI ini merupakan bagian dari loan atau pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan proyek MRT sebesar 125 miliar Yen. "Itu akan kami gunakan untuk melanjutkan pembangunan paket pekerjaan bawah tanah (underground) dan memulai pekerjaan paket layang (elevated)," katanya. Tuhiyat mengatakan, pada tahun 2013 ini PMP yang masuk ke perusahaannya sebesar Rp 1,7 triliun dan tahun 2014 disebutnya akan lebih besar meski ia belum memastikan jumlah angkanya. Untuk paket layang, PT MRT sudah menetapkan pemenangnya sehingga dan meneken kontrak dengan pemenang meski belum ditentukan waktu pengerjaannya. Dalam draf RAPBD 2014 direncanakan PT MRT mendapatkan PMP sebesar Rp 5,186 triliun. Nilai ini dianggap wajar karena hingga tahun 2017, PT MRT akan membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan moda transportasi massal dari Bundaran HI-Lebak Bulus ini. Berikut BUMD yang mendapatkan PMP 2014, antara lain: 1. PT MRT Rp 5,186 triliun 2. PT Jakpro Rp 500 miliar 3. PT Bank DKI Rp 650 miliar 4. PD PAL Jaya Rp 153 miliar 5. Pembangunan Sarana Jaya Rp 100 miliar 6. PT KBN Rp 35 miliar Total PMP Rp 6,624 triliun Sumber: Draf RAPBD 2014
