JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melelang mobil dinas jabatan yang saat ini mereka miliki. Hal itu merupakan bagian dari rencana DKI tidak akan melakukan pengadaan mobil dinas yang rencananya dimulai tahun depan. 

Kepala Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset DKI Jakarta, Reza Pahlevi memaparkan, ada sekitar 300 mobil dinas pejabat eselon II, III dan IV yang tengah diproses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 1 Jakarta. 

Penilaian itu menyangkut standar harga yang akan dipasang di mobil tersebut. "Mereka yang lihat berapa harganya. Kan dilihat dari usia penggunaanya dan kualitas kendaraannya. Setelah itu baru proses lelang. Yang lelang pun bukan kami, tetapi KPKNL," kata Reza, di Balaikota Jakarta, Rabu (26/11). 

Kinerja Keuangan Konsolidasian TUGU INSURANCE Semester I-2025 Tetap Solid

Reza mengklaim proses lelang akan berlangsung transparan. Untuk menjamin itu, PNS DKI tidak diperkenankan untuk mengikuti prosea lelang. Atas dasar itu pula, kata Reza, Dinas Perhubungan DKI tak dilibatkan dalam proses penilaian harga mobil. 

"Kami memang tidak mau pakai Dishub untuk penilaiannya. Biar fair lah penilaiannya. Kalau Dishub kan selalu rendahkan harganya," ujar dia. 

Sebagai informasi, Pemprov DKI berencana meniadakan pengadaan mobil dinas jabatan. Sebagai gantinya, para pejabat nantinya akan mendapat uang transportasi yang besarannya disesuaikan dengan pangkat dan golongan. (Alsadad Rudi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News