KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memastikan rencananya untuk mengambil alih pengelolaan air di ibu kota. Upaya pengambilalihan air dari pihak swasta ini akan dilakukan melalui proses perdata.

Pihak Pemprov DKI mengklaim kebijakannya ini dilakukan karena kinerja dari pengelolaan air yang saat ini di pegang oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta tidak memenuhi target yang di terapkan.

Tata Uji, Anggota Komite Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta mengatakan sejauh ini, Pemprov DKI sendiri belum merilis langkah  teknis pengambilalihan pengelolaan air tersebut.

"Pada Prinsipnya, Gubernur ingin mengambil alih. Soal teknis pengambilalihannya bagaimana, itu akan dibicarakan secara teknis oleh PAM Jaya dengan mitra swasta, apakah melalui pemutusan kontrak, ataupun pembelian saham," Ujar Tata, Rabu (13/2).

Tata menjelaskan, ada beberapa keuntungan yang akan di dapat oleh Pemprov DKI jika berhasil mengambil alih pengelolaan air tersebut. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Pemprov ini dapat memenuhi target yang diterapkan sebelumnya.

Ia menuturkan, nantinya, PAM Jaya kembali memegang kendali pengelolaan air dan dapat melakukan investasi untuk memperluas cakupan layanan air perpipaan. Selain itu juga dapat menghindari kerugian finansial yang lebih besar karena adanya jaminan keuntungan 22 persen yang terus bertambah setiap tahunnya.

Namun tidak dapat dipungkiri, mengambil alih pengelolaan yang dilakukan oleh swasta sejak 1997 itu juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov DKI, hal itu pun dijelaskan oleh Tata.

"PAM Jaya harus menyiapkan diri untuk mengelola air bersih di Jakarta setelah selama ini hanya bertindak sebagai pengawas," jelasnya.

Hingga saat ini, pihak pemerintah masih dalam proses pembicaraan dengan pihak swasta. "Kita lihat nanti, sebagaimana perintah dari Gubernur, semoga dalam satu bulan ke depan sudah ada titik temu," Tutup Tata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli