JAKARTA. Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan, Transportasi pemerintah provinsi DKI (Pemprov) Sutanto Suhodo, menegaskan, pihaknya segera melakukan uji coba Electronic Road Pricing (ERP). Uji coba itu akan dilakukan Pemprov DKI sesuai dengan usulan beberapa perusahaan yang berminat mengelola sistem jalan berbayar elektronik tersebut. "Mereka (calon pengelola) meminta kami lakukan uji coba ERP terlebih dulu untuk melihat karakteristik jalanan di Indonesia," kata Sutanto kepada Kontan, Jumat (30/5). Sutanto menambahkan, sampai saat ini ERP masih dalam tahap persiapan uji coba dan belum dilakukan tender proyek.
“Uji coba mungkin dilakukan Juni atau Juli, saya tidak tahu sejauh mana persiapannya," imbuh Sutanto. Yang jelas, sambung dia, perusahaan asal Swedia, Kapsch, sejauh ini menjadi salah satu perusahaan yang paling berminat mengelola sistem ERP. Senada, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Muhammad Akbar menambahkan, saat ini sudah ada enam perusahaan yang berminat untuk mengerjakan proyek ERP. Selain Kapsch, kata dia, juga ada Schneider, IBM (Amerika Serikat), Mitsubishi (Jepang), dan Q-Free (Norwegia). "Ini seperti beauty contest, kita sedang siapkan dokumennya," kata Akbar. Seperti diketahui, proyek ERP ini menggunakan skema investasi. Dengan kata lain, Pemprov DKI tidak mengeluarkan APBD untuk proyek ini. Biaya seluruhnya berasal dari swasta. Hanya saja, sejumlah perusahaan lokal yang melakukan konsorsium untuk proyek ini, masih belum diketahui identitasnya. Sebelumnya, Kapsch disebut bekerja sama dengan Alita (Infocomm Network Solution) dan PT Toba Sejahtera yang kabarnya dimiliki oleh Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini, Luhut yang merupakan salah satu kader Partai Golkar mendukung pencapresan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
