BANDUNG. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap bisa menguasai mayoritas atau 51% saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka.

"Kami dari Pemprov Jawa Barat berharap bisa menguasai 51%, sedangkan Angkasa Pura (AP) II 49% di BIJB, Kertajati," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dalam siaran persnya, Rabu (2/8).

Ia mengatakan, pembagian saham tergantung pada penyertaan modal yang diberikan AP II. " Belum lagi nanti ada RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas)yang bisa masuk ke dalam reksa dana, kemarin juga dari bank syariah," kata dia.

agar bisa mencapai 51% maka Pemprov Jabar juga akan mencantumkan tanah yang telah dibeli untuk BIJB sebagai penyertaan modal.

"Dengan begitu, Pemprov Jabar akan tetap menguasai saham mayoritas namun dengan pola kerja sama pengelolaan bersama AP II atau beberapa pihak lain," kata Deddy.

Saat ini, AP II masih bekerja sama secara operasional. Tapi, bisa menjadi mitra jika AP II memutuskan melakukan penyertaan modal. 

Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan optimistis, Pemprov Jawa Barat dan AP II bisa menguasai saham mayoritas di BIJB. Dia mengatakan tim teknis akan bekerja cepat untuk menentukan struktur pendanaan pastinya.

"Biar itu (BIJB) selesai kuartal pertama tahun depan, 2018 itu harus operasi. Karena dengan joint venture berdua (Pemprov Jabar dan AP II) maka Bandar Udara Kertajati akan dapat liaison," kata Luhut.

Menteri Perhubungan Budi Karya menuturkan BIJB bisa menjadi percontohan kerjasama proyek bandara antara Pemda dengan Pemerintah Pusat. Dengan model ini, Budi berharap pemda-pemda lain bisa lebih proaktif melakukan sharing equity dan kegiatan.

"Kertajati ini satu contoh model, di mana antara pusat dan daerah bekerja sama membangun bandara di daerah. Dan Pemda proaktif dalam hal pendanaan maupun accelerate project-project. Banyak bandara-bandara yang lain terutama bandara yang besar itu dananya APBN semuanya," kata Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia