KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki hari ketujuh penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Surabaya Raya tahap dua, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) telah menggelontorkan dana sekitar Rp 161,65 miliar ke tiga wilayah yaitu Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, total Rp 161,6 miliar itu dialokasikan untuk keperluan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga kesehatan, Bantuan Sembako, Dapur Umum, Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), Suplemen BPNT dan Bantuan Sosial (Bansos).

Adapun dari porsi alokasi penerima, Surabaya mendapat kucuran dana terbesar mencapai sekitar Rp 89,87 miliar. Sidoarjo mendapatkan Rp 46,93 miliar dan Gresik mendapat total kucuran Rp 23,79 miliar.

Baca Juga: Gubernur Khofifah minta Sidoarjo lebih sigap menangani Covid-19

“Semua kucuran dana tersebut merupakan bentuk dukungan dari Pemprov Jatim kepada kabupaten/kota dalam menjalankan berbagai ikhtiar untuk menekan penyebaran virus Covid-19 di Jawa Timur,” tandas Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima www.kontan.co.id, Senin (18/5). 

Baca Juga: Jatim teratas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Secara rinci, Khofifah menjabarkan bahwa dana tersebut di antaranya terdistribusikan ke dalam 51.100 paket APD bagi tenaga kesehatan atau setara dengan Rp 31,96 miliar. Selain itu, senilai Rp 1,35 miliar untuk keperluan operasional dapur umum di Gresik dan Sidoarjo serta lima titik lainnya di Surabaya.

Baca Juga: Kabar baik, angka kasus Covid-19 di Jawa Barat mulai menurun

Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk pengadaan 13.329 paket sembako senilai Rp 178.000 per paket ke masyarakat. ”Jadi untuk bantuan paket sembako kalau ditotal, angkanya bisa mencapai Rp 2,37 miliar,” ungkap Khofifah.

Selain itu, Bantuan Pemprov Jatim lainnya berupa bantuan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Per Minggu (17/5), bantuan tersebut telah mencapai 18.500 bungkus atau setara dengan Rp 227,5 juta. 

Dari 18.500 bungkus tersebut, 15.000 bungkus telah didistribusikan khusus di wilayah Surabaya. “Di setiap dapur umum ada 20 PKL yang kita berdayakan dan kita minta untuk menyiapkan 50 nasi bungkus pada saat berbuka puasa dan 50 bungkus saat sahur,” terangnya.

Khofifah juga menyatakan telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Bansos itu terbagi dalam suplemen BPNT berbasis kelurahann dengan total sekitar Rp 38,69 miliar untuk 128.979 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ada pula penyaluran jaring pengaman sosial senilai Rp 87 miliar atau setara Rp 145.000 per KPM. 

Penyaluran bansos anggaran langsung ditransfer ke rekening kabupaten/ kota. Sementara suplemen BPNT dana langsung dikirim ke rekening KPM melalui Himpunan Bank Negara (Himbara).

“Penerima suplemen BPNT ini diberikan top up Rp 100.000 kali tiga bulan. Dengan total seluruh Jatim ada 333.022 KPM. Untuk kota  Surabaya jumlahnya 118.758 KPM atau sekitar 30% dari total provinsi, semuanya kelurahan,” kata Gubernur Khofifah.

Jika suplemen BPNT didistribusikan berbasis kelurahan, kabupaten/kota berwenang mendistribusikan bansos jaring pengaman sosial. Pemilihan keluarga penerima bantuan terdampak Covid-19 juga diserahkan sepenuhnya kepada pemkab/pemko. 

“Mana dan siapa yang terdampak Covid-19 dan belum tersisir oleh berbagai bansos, yang paling tahu adalah bupati/walikota,” tandas  Khofifah.

Sebagai catatan, per Minggu (17/5), kasus positif Covid-19 di Jatim bertambah 62 orang sehingga total mencapai 2.150 orang. Dari jumlah itu 1.593 orang di antaranya masih dalam perawatan. Penambahan angka positif Covid-19 tersebut di antaranya adalah sembilan orang Anak Buah Kapal (ABK) Kapal KM AWU milik PT Pelni yang tengah berada di wilayah perairan Jawa Timur. 

Angka kesembuhan juga terus meningkat di Jatim. Per Minggu (17/5) jumlah pasien sembuh bertambah 25 orang, sehingga total mencapai 337 orang atau setara dengan 15,67%. Sementara pasien meninggal bertambah 15 orang, sehingga total 211 kasus kematian terjadi di Jawa Timur atau setara dengan 9,81%. 

Sedangkan untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 4.943 orang. Adapun jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 22.734 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon