KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan bahwa berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan di wilayahnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui proyek ketahanan pangan dan energi merupakan bagian dari upaya menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Program tersebut mencakup pengembangan lahan pertanian untuk mendukung produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu yang terintegrasi dengan industri bioetanol.

Baca Juga: Kemenhub Sebut Progres Pembangunan Pelabuhan Wanam Papua Selatan Telah 87,39%

Menurut Apolo, pembangunan ekonomi perlu terus berjalan untuk menjawab berbagai persoalan sosial yang selama ini dihadapi masyarakat Papua.

Karena itu, PSN di Papua Selatan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga dirancang untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi warga setempat.

Salah satu proyek yang saat ini berjalan adalah perkebunan tebu terintegrasi bioetanol yang telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah pekerja tersebut ditargetkan meningkat hingga 15.000 orang pada 2027 seiring perkembangan proyek.

Pemprov Papua Selatan juga mendorong agar manfaat ekonomi dari proyek-proyek tersebut lebih banyak dirasakan masyarakat lokal. Pemerintah daerah meminta perusahaan pelaksana memberikan prioritas bagi tenaga kerja setempat dalam proses rekrutmen.

"Kami meminta agar sekitar 80% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua Selatan," kata Apolo, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga: Laju Ekonomi 5,4% Belum Mampu Serap Tenaga Kerja

Di tengah munculnya beragam pandangan terkait pelaksanaan PSN, pemerintah daerah menilai perbedaan sikap merupakan hal yang wajar dalam setiap proses pembangunan.

Namun, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang utuh agar dapat menilai berbagai proyek secara objektif, termasuk manfaat ekonomi yang dihasilkan. 

Apolo menegaskan pemerintah tetap memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaan proyek.

Setiap kegiatan pembangunan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Menurut dia, pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya.

"Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami," tegas Apolo.

Baca Juga: Korea Selatan Membidik Lonjakan Kerja Sama Ekonomi dengan India

Melalui berbagai proyek tersebut, Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, sekaligus membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan selatan Papua.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News