JAKARTA. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap menggelontorkan alokasi anggaran senilai Rp 1 triliun untuk meningkatkan program infrastruktur. Proyek prioritas yang digenjot pembangunannya pada tahun ini terkait dengan sektor agribisnis.

Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah mengatakan, saat ini penopang pertumbuhan perekonomian di wilayahnya masih mengandalkan komoditas pertambangan. "Tapi, sesungguhnya potensi kami itu ada di pertanian," kata dia, Kamis (16/6).

Sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan unggulan di Sulawesi Tengah, antara lain kakao, kelapa sawit, dan karet. Longki bilang, pihaknya juga akan mengoptimalkan produktivitas hasil produk kehutanan serta hasil perikanan.

Nah, salah satu proyek utama untuk meningkatkan industri agribisnis adalah dengan menyediakan infrastruktur dasar berupa jalan akses antarkabupaten maupun jalan penghubung kecamatan dan desa. 

"Jadi, kami akan mencoba untuk merevitalisasi program-program pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan," imbuh Longki.

Sejalan dengan peningakatan infrastruktur, Pemprov Sulteng juga akan menggenjot program peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM). "APBD kami itu sekitar Rp 3 triliun lebih, yang untuk infrastruktur kami alokasikan hingga Rp 1 triliun lebih," kata dia.

Sebelumnya, pada Kamis pagi, Presiden Joko Widodo melantik Longki Djanggola dan Soedarto sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di Istana Negara, Jakarta. Longki dan Soedarto yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2015 lalu, akan menjabat sebagai kepala daerah hingga 2021 mendatang.

Jokowi dalam pembacaan amanat Presiden berpesan, kepala daerah anyar ini harus fokus pada tiga hal utama dalam memimpin Sulawesi Tengah. Yakni, pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Jokowi juga mengingatkan, agar alokasi anggaran APBD juga mempertimbangkan peningkatan kualitas sumber daya. 

"Harus mempersiapkan anggaran untuk menghadapi era kompetisi dan era persaingan dengan semangat kerja yang keras produktivitas dana inovasi, pangkas regulasi yang menghambat perekonomian daerah dan memperpanjang jalur birokrasi," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan