JAKARTA. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 10 kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba dan Asahan sepakat untuk bersama memperjuangkan 58,88 persen saham Jepang di PT Inalum. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel JW Mariott Medan, Sabtu (12/10/2013).

"Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota sepakat berjuang menyuarakan hal yang sama," ujar Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan usai pertemuan didampingi para bupati/wali kota.

Gatot mengatakan pada tanggal 17 Oktober ini akan membawa persoalan kepemilikian saham daerah pada PT Inalum usai perjanjian dengan Jepang dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI di Jakarta.

"Kami diundang Komisi VI DPR RI. Akan kami tegaskan Pemprov Sumut dan kabupaten/kota siap mengambil alih saham yang dimiliki oleh Jepang sebesar 58,88 persen tersebut," kata Gatot sembari berjanji sebisa mungkin memanfaatkan pertemuan nantinya untuk memperjuangkan saham Inalum.

Ditambahkannya, setelah 30 tahun daerah sebagai pemilik sumber daya hanya menjadi penonton, maka sudah saatnya Sumut menjadi pengelola perusahaan tersebut.

Melalui Inalum, Sumut berpeluang besar menjadi produsen alumunium dunia dan mendapatkan manfaat pula dari pembangkit tenaga listrik.

Dengan prospek luar biasa Inalum, ia yakin daerah tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pemodal.

"Yang jelas kan sudah 30 tahun diserahkan ke Jepang, paling tidak 30 tahun ke depan kita ingin merasakan manfaatnya," ujarnya.

Gatot menambahkan, terkait pengelolaan nantinya, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten kota itu akan bernaung dalam PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) sebagai konsorsium, yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Selain itu, konsorsium akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan lain, satu diantara perusahaan yang sudah menyatakan kesiapan sejak lama adalah PT Toba Sejahtera milik Jendral (purn) Luhut Panjaitan.

Ketika disinggung, upaya yang dilakukan Sumut apabila pemerintah pusat masih memiliki keinginan kuat untuk mengelola Inalum, Gatot menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan berusaha secara lantang untuk mewujudkan keinginan itu.

"Pokoknya kita akan suarakan ini secara lantang antara provinsi dan kabupaten/kota," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Samosir, Mangindar Simbolon menyebutkan hasil pertemuan antara kepala daerah terkait Inalum itu pada intinya menyatakan kesiapan untuk mengelola 58,88 persen Inalum.

"Intinya sebelum sampai 31 Oktober, kita nyatakan siap dulu untuk akuisisi saham. Uangnya sudah ada sekitar 5 juta US dollar," ujarnya.

Ia mengungkapkan Komisi VI DPR RI juga sudah menyatakan keberpihakannya kepada daerah.

"Mereka (Komisi VI) sudah pro ke daerah. Kata komisi VI yang penting sekarang biar dulu selesai perundingan pemerintah pusat dengan jepang," ungkapnya. (Feriansyah Nasution/Tribunnews)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan