KONTAN.CO.ID - Ketegangan di Tepi Barat (West Bank) kembali meningkat setelah sekelompok pemukim Israel mengambil alih sebuah rumah milik warga Palestina yang masih dalam tahap pembangunan.

Insiden ini menambah panjang daftar sengketa lahan yang membayangi wilayah pendudukan tersebut.

Baca Juga: Aktivitas Sektor Jasa Italia Kembali Tumbuh pada Juni, Tekanan Biaya Mulai Mereda

Mohammad Salameh, warga Palestina, mengatakan rumah dua lantai yang sedang ia bangun itu awalnya dipersiapkan untuk putranya yang baru bertunangan sebagai tempat memulai kehidupan berumah tangga.

Namun, sebelum pembangunan selesai, rumah tersebut diduduki oleh sekelompok pemukim Israel.

Video yang direkam awal pekan ini dan telah diverifikasi Reuters memperlihatkan sedikitnya enam pemukim berada di atap rumah yang terletak di bawah sebuah bukit di kawasan Tepi Barat.

Salameh mengaku telah meminta bantuan kepada militer dan kepolisian Israel, tetapi tidak memperoleh respons.

Kini ia khawatir rumah tersebut akan hilang selamanya, sementara rumah-rumah warga Palestina lainnya di kawasan itu berpotensi mengalami nasib serupa.

"Hanya Tuhan yang tahu. Jika hukum benar-benar ditegakkan, mereka akan pergi. Tetapi jika mereka berhasil mengambil satu rumah, maka rumah-rumah lain akan menyusul," ujar Salameh.

Reuters tidak berhasil memperoleh komentar dari para pemukim yang menduduki rumah tersebut. Salah seorang di antaranya masih terlihat berada di atap rumah pada Kamis (3/7/2026).

Militer Israel menyatakan sedang memeriksa permintaan komentar dari Reuters, sedangkan Kepolisian Israel belum memberikan tanggapan.

Baca Juga: Bursa Asia Menguat Jumat (3/7), Reli Samsung dan SK Hynix Redakan Tekanan Pasar

Serangan Pemukim Meningkat

Pengambilalihan lahan oleh pemukim Israel telah lama menjadi sumber konflik di Tepi Barat.

Saat ini sekitar 500.000 warga Israel tinggal di permukiman yang tersebar di wilayah tersebut, berdampingan dengan sekitar 3 juta warga Palestina.

Selama bertahun-tahun, warga Palestina melaporkan berbagai tindakan perusakan lahan pertanian, vandalisme, hingga serangan yang berkaitan dengan ekspansi permukiman.

Penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan lalu menyebut serangan pemukim Israel terhadap desa-desa Palestina dan lahan pertanian meningkat sekitar 130% sejak 2023.

Warga Desa Jalud, tempat rumah Salameh berada, menilai insiden kali ini merupakan eskalasi baru karena yang diambil alih adalah rumah yang belum selesai dibangun.

"Mereka kini sudah berada kurang dari 100 meter dari rumah terakhir di Jalud, yang juga masih dalam tahap pembangunan dan dimiliki warga desa," kata Kepala Dewan Desa Jalud, Raed al-Haj Mohammad.

Menurutnya, Jalud telah mengalami sedikitnya lima serangan besar dari para pemukim, termasuk pembakaran rumah, perusakan kendaraan, dan penebangan pohon.

Baca Juga: FAO: Harga Pangan Dunia Turun pada Juni 2026, Dipicu Penurunan Harga Gula dan Susu

Sengketa Permukiman Masih Jadi Hambatan Perdamaian

Sebagian besar negara dan PBB menganggap permukiman Israel di Tepi Barat melanggar hukum internasional, mengacu pada Konvensi Jenewa Keempat yang melarang pemindahan penduduk sipil ke wilayah pendudukan.

Namun, Israel menolak pandangan tersebut dengan menyatakan Tepi Barat merupakan wilayah yang statusnya masih dipersengketakan dan memiliki keterkaitan sejarah dengan bangsa Yahudi selama ribuan tahun.

Sementara itu, Palestina menganggap Tepi Barat, bersama Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, merupakan bagian dari negara Palestina di masa depan.

Pembangunan permukiman dan meningkatnya kekerasan oleh pemukim selama bertahun-tahun menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses perdamaian Israel-Palestina.

Bahkan sejumlah sekutu dekat Israel, termasuk Amerika Serikat, telah mengecam tindakan para pemukim.

Meski demikian, ekspansi permukiman terus meningkat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang bergantung pada dukungan partai-partai pro-permukiman untuk mempertahankan mayoritas di parlemen.

Baca Juga: Gelombang Panas Eropa Tewaskan Sedikitnya 3.700 Orang di Prancis, Belgia, dan Belanda

Bagi Salameh, persoalan ini bukan sekadar konflik politik, melainkan menyangkut masa depan keluarganya.

Pembangunan rumah sempat terhenti sejak perang Gaza pecah pada 2023 karena putranya kehilangan pekerjaan dan kondisi keuangan keluarga memburuk.

"Jika mereka berhasil mengambil rumah kami, kemungkinan rumah tetangga yang juga sedang dibangun akan mengalami hal yang sama," kata Salameh.