KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47% pada kuartal III-2026 belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Di tengah penguatan sejumlah indikator ekonomi, tekanan terhadap daya beli, pertumbuhan upah, dan kondisi pasar kerja masih menjadi tantangan bagi pemulihan ekonomi yang lebih merata.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% pada kuartal III-2026 tidak tepat disebut sebagai pertumbuhan semu. Pasalnya, capaian tersebut turut ditopang oleh kinerja investasi dan industri pengolahan.

"Pertumbuhan 5,47% tidak hanya ditopang konsumsi. Investasi tumbuh 6,06% dan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dari sisi produksi. Jadi, pertumbuhannya tidak tepat disebut semu, meskipun kualitas dan keberlanjutannya tetap perlu dicermati," ujar Yusuf kepada Kontan, Senin (9/11/2026).

Meski demikian, penguatan ekonomi belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi konsumsi masyarakat. Kenaikan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menjadi 119,9 pada Oktober 2026 memang menunjukkan optimisme konsumen masih terjaga. Namun, menurut Yusuf, indikator tersebut lebih menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dibandingkan realisasi belanja.

Baca Juga: Komisi III DPR Minta Aset Sitaan Kasus Penipuan Dikembalikan Langsung ke Korban

Ia mencermati, kenaikan IKK lebih banyak ditopang oleh ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang mencapai 130,7. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) masih berada di level 109,1. Bahkan, IKK Oktober 2026 masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 121,2.

Dari sisi konsumsi, pengeluaran rumah tangga memang tumbuh 5,04% pada kuartal III-2026. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan indikator penjualan eceran.

Penjualan eceran September 2026 diperkirakan hanya tumbuh 1,4% secara tahunan dan mengalami penurunan 2,3% secara bulanan.

Menurut Yusuf, perbedaan kinerja tersebut sebagian dapat dijelaskan oleh pergeseran pola belanja masyarakat ke sektor jasa dan kanal daring. Kendati demikian, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa penguatan konsumsi belum berlangsung secara merata.

Tekanan daya beli juga masih terlihat dari pertumbuhan upah buruh yang hanya sebesar 2,7%, lebih rendah dibandingkan inflasi sebesar 3,23%. Selain itu, sebanyak 57,93% pekerja masih berada di sektor informal.

Yusuf menambahkan, stimulus pemerintah turut berperan dalam menjaga konsumsi masyarakat. Bantuan sosial tunai dan Bantuan Subsidi Upah (BSU), misalnya, dapat mendorong konsumsi rumah tangga ketika dana bantuan tersebut dibelanjakan.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih banyak tercermin dalam konsumsi pemerintah. Meski demikian, program tersebut tetap memberikan dampak tidak langsung terhadap rumah tangga melalui pendapatan pekerja dan pemasok.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan adanya potensi perlambatan konsumsi apabila stimulus pemerintah mulai dikurangi. Meski tidak serta-merta menyebabkan konsumsi turun, penghentian stimulus tanpa kebijakan pengganti berisiko mengurangi daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Ia memperkirakan, stimulus pemerintah pada kuartal IV-2026 yang mencapai sekitar Rp 31 triliun setara dengan kurang lebih 0,9% dari konsumsi rumah tangga dalam satu kuartal.

"Jika dihentikan tanpa pengganti, pertumbuhan konsumsi pada periode tersebut diperkirakan dapat berkurang sekitar 0,3 sampai 0,7 poin persentase," jelasnya.

Menurut Yusuf, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling merasakan dampak pengurangan stimulus. Pasalnya, penerima bantuan beras dan BSU umumnya langsung menggunakan tambahan pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Karena itu, ia menilai pengurangan stimulus perlu dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan perkembangan pemulihan pasar kerja.

Baca Juga: Meski Keyakinan Konsumen Naik, Pemulihan Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Merata

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan keberlanjutan stimulus dari sisi fiskal. Yusuf berpandangan, stimulus tetap diperlukan sebagai bantalan ketika pendapatan masyarakat tertekan. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat terus diandalkan sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Ketergantungan yang berlebihan terhadap stimulus berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah. Terlebih, outlook defisit anggaran telah mencapai 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan yield Surat Berharga Negara (SBN) berada di kisaran 7,64%, lebih tinggi dibandingkan asumsi sebesar 6,9%.

Kondisi tersebut berisiko mendorong pemerintah terus menambah anggaran hanya untuk mempertahankan laju konsumsi masyarakat.

Selain membebani ruang fiskal, stimulus konsumsi juga dinilai memiliki keterbatasan dalam mendorong produktivitas jangka panjang. Apabila porsinya terus membesar, anggaran untuk sektor pendidikan, infrastruktur, industrialisasi, hingga penciptaan lapangan kerja produktif berpotensi semakin terbatas.

Yusuf juga mengingatkan bahwa kebijakan stimulus konsumsi tidak mudah dihentikan ketika masyarakat dan pasar sudah terbiasa mengandalkannya.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu mulai mengarahkan sumber pertumbuhan ekonomi pada penguatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja yang lebih produktif. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News