KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi agar pendapatan per kapita di seluruh wilayah Indonesia merata. Penanggulangan kemiskinan di daerah diperkirakan bisa menjadi kunci pemerataan pendapatan per kapita daerah.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, hanya dua provinsi di Indonesia yang berstatus high income economy, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 340,4 juta per tahun. Sedangkan Kalimantan Timur pendapatan per kapita mencapai US$ 14.000 atau Rp 227,1 per tahun.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, pendapatan perkapita dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah tersebut.

Tanpa Biaya Admin dan Transparan, SPinjam Solusi “Jelas Tanpa Jebakan”

Yusuf menyebut, keterlibatan pemerintahan daerah untuk menanggulangi berbagai permasalahan pembangunan, koordinasi dan kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merancang transfer ke daerah (TKD) penting dilakukan agar bisa membantu daerah untuk bisa menurunkan permasalahan sosial ekonomi.

“Sehingga yang perlu dilakukan menurut saya, pertama memastikan terlebih dahulu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah itu bisa tumbuh secara berkualitas,” tutur Yusuf kepada Kontan, Rabu (24/7).

Baca Juga: Dorong Pemerataan Pendapatan, Airlanggga Beberkan Strategi Pemerintah

Indikator yang dimaksud seperti pekerjaan masyarakat di daerah yang berkualitas, hingga penanggulangan masalah seperti kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dicarikan solusinya ketika ingin mendorong peningkatan pendapatan perkapita di daerah.

Disamping itu, Yusuf menyebut upaya pemerintah daerah dalam merancang berbagai insentif untuk meningkatkan perekonomian dan juga mencari sumber pendanaan untuk mendanai berbagai program pembangunan di daerah merupakan langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu peningkatan kesejahteraan yang lebih berkelanjutan.

Upaya lain yakni bisa dengan memanfaatkan otoritas yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah untuk berbagai program pembangunan.

“Kita tahu dalam Undang-Undang HKPD pemerintah pusat memberikan berbagai perubahan dan penyesuaian terkait peraturan transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Harapannya perubahan ini juga bisa mengakomodasi kebutuhan pendanaan di daerah untuk berbagai kebutuhan pembangunan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebanyak 12 Provinsi di Indonesia berstatus upper middle income economy, yakni Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi tengah, Papua Barat, Papua Tengah, jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu 23 provinsi lainnya berstatus lower middle income economy, di antaranya Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, bali, papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Kemudian, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi  Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa tenggara Timur. Terakhir, hanya Papua Pegunungan yang berstatus low income economy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News