KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Isu darurat militer sempat menyeruak saat demo rusuh beberapa waktu lalu. Namun, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman memastikan pemerintah tidak ada wacana untuk menerapkan darurat militer.

Dudung menegaskan darurat militer tidak bisa asal ditetapkan. Ada sejumlah tahapan yang perlu dilalui sebelum kebijakan ini diambil.

“Jadi darurat militer tidak serta-merta begitu saja. Dari tertib sipil, darurat sipil, kemudian darurat militer. Dan apabila itu pun dicanangkan pasti harus sesuai dengan keputusan DPR,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Kamis (4/9/2025).

Program NHM Peduli Sukses Pulihkan Akses Air Bersih di Kao Barat

Baca Juga: Mensos: Korban Meninggal dan Luka akibat Demo Rusuh Dapat Santunan

Dudung juga menilai kondisi demo yang terjadi hari ini belum dapat dijadikan alasan untuk menetapkan darurat militer.

Dia menegaskan pemerintah harus melakukan tahapan terlebih dahulu seperti kejadian di Aceh untuk melakukan tertib sipil.

“Ya, ini menurut saya kalau misalnya langsung darurat militer juga pasti ada skala yang harus diprioritaskan,” imbuhnya.

Pasca demonstrasi yang berujung ricuh, sejumlah pasukan TNI dikerahkan untuk membantu pengamanan.

Hingga hari ini, sejumlah pasukan TNI masih menjaga tempat vital di berbagai titik.

Saat ditanya kapan pasukan tersebut akan ditarik, Dudung menyerahkan soal ini ke Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. "Nanti Panglima TNI mungkin bisa menjawab," ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Kumpulkan Penasehat Bidang Keamanan Bahas Soal Demo

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News