JAKARTA. Kabar pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso santer terdengar. Budi Waseso atau yang terkenal dengan sebutan Buwas, dikabarkan dicopot karena sikapnya yang dinilai kontroversi, sehingga membuat buruk kondisi ekonomi.

Kabar ini beredar setelah Buwas dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara pada Selasa (1/9) malam. Apakah berita itu benar?

Budi Waseso sendiri mengaku tidak tahu, dan tidak membenarkan atau menolak. "Biasa saja tidak masalah. Dari awal saya sudah bilang kalau ini amanah," katanya, Rabu (2/9). Yang pasti, kabar pencopotan jabatan Kabareskrim santer terdengar setelah Buwas menggeledah kantor Pelindo II terkait dugaan korupsi pengadaan 10 unit mobile crene pada Jumat (28/8).

Bareskrim sebelumnya juga menggeledah Kantor Pertamina Foundation terkait dugaan penyelewengan dana CSR. Atas penggeledahan itu, Buwas mengatakan semuanya sesuai prosedur.

"Ada izin dari pengadilan, kelengkapan juga sudah semua, jadi tidak perlu khawatir," tegasnya. Dia menambahkan bila penggeledahan yang dilakukan tidak merugikan negara tetapi mengembalikan kekayaan negara.

Lalu siapa yang bakal menggantikan Buwas sebagai Kabareskrim? Menurut sumber, posisi Buwas akan digantikan oleh Komjen Pol Saud Usman Nasution. Saud sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Posisi Buwas kemudian akan mengisi Kepala BNPT yang baru. Atas berita itu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan menyerahkan semuanya ke Dewan Kepangkatan dan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri. "Masih kami bicarakan," ujar Badrodin di Istana Negara.

Dengan demikian, menurut Badrodin, Budi Waseso sampai saat ini masih bekerja di kantornya. Apalagi sampai saat ini belum ada kepastian soal pencopotan Budi sebagai Kabareskrim. Kabar ini langsung mengundang reaksi, baik pro dan kontra.

Reaksi kontra berasal dari rekan Buwas ke Kepolisian. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Komjen Victor Edi Simanjuntak mengaku kecewa dan mengancam mengundurkan diri. "Ini berarti ancaman bagi penegak hukum," katanya. Sedangkan sikap pro datang dari sejumlah LSM pemerhati hukum seperti Indonesian Corruption Watch (ICW).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie