KONTAN.CO.ID - Pencurian aset kripto senilai lebih dari US$6 miliar atau sekitar Rp108,78 triliun dari Binance diduga melibatkan kelompok peretas Korea Utara bernama TraderTraitor.

Serangan yang disebut terjadi pada 29 Oktober 2026 itu menjadi perhatian karena nilainya diperkirakan sebagai salah satu pencurian aset kripto terbesar dalam sejarah.

TraderTraitor dikaitkan dengan jaringan Lazarus Group yang telah terlibat dalam sejumlah serangan siber besar, termasuk pencurian aset digital dari berbagai platform kripto.

Aktivitas peretasan yang dikaitkan dengan Korea Utara juga diduga menjadi salah satu sumber pendanaan bagi program persenjataan negara tersebut.

Berikut sejumlah fakta penting di balik dugaan serangan terhadap Binance dan operasi siber Korea Utara.

Baca Juga: Binance Ganti 90% Aset Hasil Peretasan US$ 6,3 Miliar, Siapkan Dana US$ 6,34 Miliar

1. TraderTraitor Terhubung dengan Lazarus Group

TraderTraitor merupakan operasi peretasan Korea Utara yang dikaitkan dengan Lazarus Group.

Kelompok tersebut mulai dikenal luas setelah meretas Sony Pictures pada 2014 sebagai bentuk pembalasan atas film The Interview, yang menyindir pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Mengutip The Straits Times, Korea Utara telah mengembangkan kemampuan sibernya sejak pertengahan 1990-an.

Menurut perkiraan intelijen Korea Selatan pada 2024, negara tersebut memiliki sekitar 8.400 personel yang terlibat dalam operasi siber.

Sebagian besar aktivitas peretasan itu diketahui diarahkan oleh Reconnaissance General Bureau, badan intelijen luar negeri utama Korea Utara.

Baca Juga: Peretas Korea Utara Dalangi Pembobolan Aset US$ 6,3 Miliar di Binance?

2. Menggunakan Modus Lowongan Kerja Palsu

TraderTraitor diketahui menggunakan rekayasa sosial untuk menyusup ke sistem korban. 

Salah satu cara TraderTraitor ke sistem korban adalah menyamar sebagai perekrut perusahaan yang menawarkan pekerjaan bergaji tinggi.

Pelaku kemudian mengirimkan tes atau dokumen rekrutmen yang sebenarnya mengandung kode berbahaya.

Jika dibuka, kode tersebut dapat memasang malware dan memberikan akses kepada peretas untuk mencuri informasi maupun aset digital.

Modus serupa digunakan dalam pencurian US$308 juta dari bursa kripto Jepang DMM Bitcoin pada 2024.

Saat itu, peretas menyamar sebagai perekrut di LinkedIn dan mengirimkan tes pra-kerja berisi kode berbahaya kepada seorang karyawan perusahaan teknologi dompet kripto.

Baca Juga: Binance Kebobolan US$ 6 Miliar dalam Pencurian Siber Terbesar, FBI Turun Tangan

3. Rekam Jejak Pencurian TraderTraitor

-Kelompok peretas Korea Utara lainnya telah dikaitkan dengan sejumlah serangan siber besar. Berikut beberapa di antaranya:

• 2016: Mencuri US$81 juta dari bank sentral Bangladesh.
• 2017: Melancarkan serangan ransomware WannaCry yang mengganggu komputer di berbagai negara.
• 2022: Lazarus Group dikaitkan dengan pencurian US$620 juta dari jaringan blockchain Ronin.
• 2023: TraderTraitor dikaitkan dengan pencurian hampir US$200 juta dari Atomic Wallet, AlphaPo, dan Coinspaid.
• 2025: FBI menyalahkan TraderTraitor atas pencurian sekitar US$1,5 miliar dari bursa kripto Bybit.
• 2026: Kelompok tersebut kembali disalahkan atas dugaan pencurian lebih dari US$6 miliar dari Binance.

Baca Juga: Pasar Global: Saham Jatuh, Emas Merosot, Kripto Drop, Obligasi Menguat

4. Diduga Membiayai Program Senjata

Aset kripto hasil peretasan diduga digunakan untuk mendukung program persenjataan Korea Utara.

Lim Eul-chul, profesor di Institute for Far Eastern Studies, Kyungnam University, menjelaskan bahwa hasil pencurian biasanya dicuci melalui layanan pencampur transaksi atau mixing services dan bursa privat sebelum dikonversi menjadi uang tunai.

Dana tersebut kemudian diduga digunakan untuk penelitian militer, pengadaan komponen senjata secara ilegal, dan industri pertahanan.

Laporan PBB pada 2024 juga menyebut hasil serangan siber Korea Utara dilaporkan membantu mendanai pengembangan senjata pemusnah massal negara tersebut.

Baca Juga: Peretasan Binance US$ 6,3 Miliar Picu Kekhawatiran Likuiditas Pasar Kripto

Mengapa Korea Utara Mengandalkan Kejahatan Siber?

Sanksi internasional membatasi kemampuan Korea Utara memperoleh mata uang asing melalui perdagangan konvensional.

Karena itu, pencurian aset digital diduga menjadi alternatif untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar.

Lim Eul-chul menjelaskan bahwa kejahatan siber memungkinkan Pyongyang memperoleh uang dengan biaya dan sumber daya relatif kecil.

Sifat aset kripto yang pseudonim serta transaksi lintas negara juga dapat dimanfaatkan untuk menghindari pembatasan melalui jalur keuangan tradisional.

Baca Juga: Trump Bidik Penipu Kripto Lintas Negara, FBI Catat Lonjakan Aduan 17%