JAKARTA. Pemerintah memastikan pertengahan bulan ini sudah ada kejelasan soal pembiayaan proyek kereta bawah tanah berkecepatan tinggi alias mass rapid transit (MRT). Setelah ada kepastian komposisi pembiayaannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa melaksanakan proyek senilai Rp 16 triliun tersebut. Rabu (9/1), pemerintah menggelar rapat koordinasi tentang transportasi di wilayah Jabodetabek. Salah satu bahasan utamanya adalah kelanjutan pembangunan MRT yang masih terkendala pembiayaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, pemerintah telah menerima surat permohonan dari Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi porsi pendanaan antara pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Hatta bilang, pemerintah masih membahas surat permohonan itu. Hasilnya baru akan diputuskan pada 15 Januari nanti. "Setelah diputuskan 15 Januari, Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai proyek MRT," katanya, Rabu (9/1).
Pendanaan proyek MRT diputuskan pekan depan
JAKARTA. Pemerintah memastikan pertengahan bulan ini sudah ada kejelasan soal pembiayaan proyek kereta bawah tanah berkecepatan tinggi alias mass rapid transit (MRT). Setelah ada kepastian komposisi pembiayaannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa melaksanakan proyek senilai Rp 16 triliun tersebut. Rabu (9/1), pemerintah menggelar rapat koordinasi tentang transportasi di wilayah Jabodetabek. Salah satu bahasan utamanya adalah kelanjutan pembangunan MRT yang masih terkendala pembiayaan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, mengatakan, pemerintah telah menerima surat permohonan dari Gubernur Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi porsi pendanaan antara pemerintah dan Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, Hatta bilang, pemerintah masih membahas surat permohonan itu. Hasilnya baru akan diputuskan pada 15 Januari nanti. "Setelah diputuskan 15 Januari, Pemprov DKI Jakarta akan segera memulai proyek MRT," katanya, Rabu (9/1).