KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengestimasi setidaknya bakal membutuhkan dana hingga Rp 362,06 triliun untuk melakukan pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) tahun 2018. Lantaran tak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, peran swasta diharapkan dapat meringankan beban finansial tersebut.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo menyampaikan bahwa peran swasta dalam pembiayaan PSN tahun 2018 diharapkan dapat berkontribusi hingga 51% total biaya alias setara Rp 185,80 triliun. Sedangkan APBN bakal menyediakan Rp 64,83 triliun alias 18% pendanaan dan pihak BUMN/D sebesar Rp 111,43 triliun atau 31% total pendanaan 2018.

Sedangkan untuk keseluruhan PSN dari 2015-2019, pemerintah membutuhkan dana Rp 4.092 triliun. Targetnya, sekitar 59% pendanaan atau Rp 2.414 triliun bakal berasal dari swasta. Pendanaan BUMN ditargetkan sebesar Rp 1.255 triliun atau 31% total anggaran dan APBN bakal menyumbang Rp 423 triliun alias 10%.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Dana-dana tersebut bakal digunakan untuk menggarap 222 proyek dan 3 program yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hasil godokan Presiden Joko Widodo.

Wahyu mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut tak mungkin murni menggunakan APBN semata lantaran adanya keterbatasan. Karena itu, pihaknya menawarkan proyek kepada swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), public private partnership (PPP), dan Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA).

"Minat swasta sangat besar, sejumlah proyek kita memiliki nilai investasi hingga ratusan miliar rupiah. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mencoba kesempatan dalam PSN ini," jelas Wahyu, Jumat (27/4).

Menurutnya, dari semua skema pendanaan yang ditawarkan, skema KPBU berpotensi paling diminati swasta lantaran memiliki skema cicilan pembayaran dari pemerintah secara bertahap. Sehingga, menjelang selesai pengerjaan hingga masa operasional ditanggung sementara oleh pengembang swasta, kontraktor sudah bisa mendapatkan dana bayaran dari negara.

PSN yang bakal menggunakan skema KPBU ini adalah Proyek Satelit Multifungsi yang sedang dalam tahap konsultasi transaksi teknis. Financial close diperkirakan bakal tercapai pada tahun 2019. Kemudian ada Jakarta Sewage System atau Pengolahan Limbah Jakarta. Pengerjaan zona 2,5 dan 8 proyek ini dalam tahap proses penyiapan dokumen outline business case.

Kebutuhan dana tertinggi pada 222 proyek dan 3 program ini berada di 11 proyek energi senilai Rp 1.210 triliun. Kemudian ada pada 1 proyek ketenagalistrikan senilai Rp 1.036 triliun, 69 proyek jalan senilai Rp 670 triliun, 29 proyek kawasan senilai Rp 388 triliun, dan 16 proyek kereta Rp 387 triliun.

Khusus untuk tahun 2018, Wahyu memperkirakan akan ada 13 proyek yang selesai digarap. Dengan penyelesaian ini, total 33 proyek rampung sejak realisasi tahun 2016.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News