KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adaro Energy Tbk (ADRO) menilai penetapan harga batubara domestic market obligation (DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik oleh pemerintah, bakal mengancam pendapatan perusahaan.

Presiden Direktur (Presdir) Adaro, Garibaldi Thohir mengatakan, pendapatan ADRO pada tahun ini bisa terpengaruh dengan kebijakan tersebut. "Pengaruhnya tidak bisa dibilang sedikit," ujarnya, Senin (12/3).

Perusahaan pun tengah berupaya menyiasati beleid pemerintah tersebut. Ia meyakinkan bahwa laba perusahaan belum tentu terpengaruh, karena saat ini ADRO tengah fokus untuk melakukan efisiensi.

Garibaldi juga mengungkapkan bahwa harga merupakan sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sehingga efisiensi menjadi hal yang sangat penting dilakukan terutama untuk perusahaan batubara.

Meski kinerja perusahaan mungkin terpengaruh beleid harga batubara DMO, namun Garibaldi bilang, ADRO akan mengikuti aturan pemerintah. Sebab, menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah merupakan kepentingan negara yang harus didahulukan dibandingkan kepentingan korporasi maupun individu.

Ia meyakini, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut hanya bersifat sementara. Jika memang permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah tersebut telah usai, Garibaldi meyakini pemerintah nantinya akan menyerahkannya pada mekanisme pasar.

Sebagai informasi, tahun ini, ADRO menargetkan produksi batubara sebesar 54 juta-56 juta metrik ton. Target produksi ADRO tahun ini tak berbeda dengan realisasi produksi tahun lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini