KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi membutuhkan kesiapan anggaran yang kuat agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain memastikan pembiayaan, pemerintah juga dinilai perlu menyiapkan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNLU) sekaligus pengamat pendidikan Itje Chodidjah mengatakan, pemerintah perlu memetakan kondisi pendidikan secara menyeluruh sebelum merealisasikan kebijakan pendidikan gratis.

Pemetaan tersebut mencakup kebutuhan anggaran pendidikan, kemampuan fiskal negara, hingga keberlanjutan pembiayaan program dalam jangka panjang. Menurutnya, perencanaan yang matang diperlukan agar kebijakan tidak berhenti di tengah jalan.

“Pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi itu akan menguras APBN. Jangan sampai masyarakat sudah senang, ternyata di tengah jalan harus berhenti,” ujar Chodidjah kepada KONTAN, Minggu (20/9/2026).

Baca Juga: Pemerintah Berencana Kembangkan E50, DEN Soroti Pembangunan Pabrik & HIP Bioetanol

Menurut dia, pemerintah juga perlu memiliki data awal yang jelas mengenai kebutuhan biaya pendidikan. Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menghitung kemampuan anggaran negara dalam membiayai pendidikan gratis secara berkelanjutan.

Selain itu, koordinasi antarkementerian dan pemetaan kondisi pendidikan di berbagai jenjang menjadi faktor penting sebelum kebijakan diterapkan. Pemerintah perlu memastikan skema pembiayaan yang disiapkan mampu menyesuaikan kebutuhan pendidikan yang berbeda di setiap jenjang.

Di sisi lain, Chodidjah menekankan bahwa pendidikan gratis tidak serta-merta menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Menurutnya, mutu pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

Baca Juga: Pendidikan Gratis hingga Kuliah Butuh Anggaran Rp91,8 Triliun per Tahun

“Kalau hanya pendidikan gratis, tidak cukup. Kualitas pendidikan ditentukan oleh kualitas gurunya, bukan sekadar biayanya,” lanjutnya.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menjalankan kebijakan pendidikan gratis secara beriringan dengan program peningkatan kualitas guru. Penguatan kompetensi tenaga pendidik menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan anggaran dan kebijakan pendidikan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis diharapkan tidak hanya memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga mampu menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News