KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Ekonom Faisal Basri mengkritik proses penunjukan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

Faisal mengatakan, jabatan komisaris saat ini kerap menjadi bentuk ucapan terima kasih terhadap pihak yang telah membantu Jokowi hingga terpilih. 

“Komisaris dijadikan alat untuk menyerap yang telah berjuang bersama-sama dengan Pak Jokowi,” kata Faisal, ketika diwawancarai wartawan senior Harian Kompas Budiman Tanuredjo, dikutip dari Kompas.id, Senin (28/6/2021).

“Ucapan terima kasih atau membangun loyalty. Ini kan jabatan komisaris kan gajinya lumayan ya, tergantung pada direksi sih,” ujar dia. 

Baca Juga: Abdee Slank ditunjuk sebagai Komisaris Telkom, KSP: Sosok yang dibutuhkan

Selain itu, Faisal berpandangan, posisi komisaris BUMN juga menjadi alat kooptasi. Pasalnya siapa pun yang menjabat komisaris, tidak lagi dapat mengkritik pemerintah secara leluasa. “Enggak bisa mengkritik lagi dong. Kan sudah komisaris. Itu ongkos yang harus kita bayar,” kata Faisal. 

Faisal menekankan, situasi seperti itu akan berpengaruh pada aspek good corporate governance di BUMN. Sebab, kinerja komisaris menjadi tidak maksimal. Kemudian muncul gagasan kursus bagi komisaris. 

“Harusnya komisaris itu menjalankan fungsi, kalau di politik itu check and balances, itu mandul. Karena apa? Karena mereka baca neraca keuangan saja tidak bisa. Makanya ada gagasan kursus komisaris,” ucap dia. 

Baca Juga: Menteri Sri Mulyani & Erick Thohir dapat amanah baru dari Jokowi

Editor: Noverius Laoli