JAKARTA. Revenue Watch Institute merilis indeks tata kelola sumber daya (SDA) di sektor minyak, gas, dan pertambangan. Lembaga internasional ini menempatkan Indonesia di peringkat 11 dari 58 negara yang diteliti. Indonesia mendapat nilai total 66 dari maksimal 100 atau tertinggi kedua untuk kawasan Asia Pasifik setelah Timor Leste. Lembaga nirlaba berbasis di New York ini menilai, Indonesia sudah punya regulasi sumber daya alam yang rinci, dan pengawasan aktif dari parlemen terhadap sektor migas dan pertambangan. Namun, Indonesia lemah dari sisi keterbukaan informasi karena masyarakat sulit mengakses informasi komprehensif mengenai industri migas dan pertambangan. Penelitian yang dilakukan di Jakarta pada Maret – Juni 2012 lalu, juga menemukan Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum di sektor migas dan pertambangan.
Penegakan hukum sektor migas lemah
JAKARTA. Revenue Watch Institute merilis indeks tata kelola sumber daya (SDA) di sektor minyak, gas, dan pertambangan. Lembaga internasional ini menempatkan Indonesia di peringkat 11 dari 58 negara yang diteliti. Indonesia mendapat nilai total 66 dari maksimal 100 atau tertinggi kedua untuk kawasan Asia Pasifik setelah Timor Leste. Lembaga nirlaba berbasis di New York ini menilai, Indonesia sudah punya regulasi sumber daya alam yang rinci, dan pengawasan aktif dari parlemen terhadap sektor migas dan pertambangan. Namun, Indonesia lemah dari sisi keterbukaan informasi karena masyarakat sulit mengakses informasi komprehensif mengenai industri migas dan pertambangan. Penelitian yang dilakukan di Jakarta pada Maret – Juni 2012 lalu, juga menemukan Indonesia masih lemah dalam penegakan hukum di sektor migas dan pertambangan.