KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menyarankan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK hasil revisi setelah pelantikan presiden dan sebelum pembentukan kabinet.

Sebelumnya, melalui rapat paripurna, DPR memang sudah menyetujui revisi Undang-Undnag KPK untuk disahkan menjadi UU. Meski hingga saat ini presiden belum menandatanganinya sebagai UU, 30 hari setelah pengesahan tersebut, UU tersebut tetap berlaku.

Baca Juga: Peneliti LIPI sebut ada tiga pilihan penerbitan Perppu KPK, apa itu?

Dia memperkirakan, bila penerbitan Perppu KPK dilakukan sebelum pelantikan presiden, dikhawatirkan proses pelantikan akan mengalami gangguan.

"Memang yang paling aman itu adalah sesudah 17 Oktober, sesudah pelantikan presiden, tetapi sebelum pembentukan kabinet. Itu waktu yang paling pas," ujar Syamsuddin, Minggu (6/10).

Selain untuk mengamankan pelantikan presiden, bila penerbitan Perppu KPK dilakukan setelah pelantikan presiden, maka legitimasi presiden akan lebih kuat. "Sebab presiden mendapatkan mandat yang baru," tambah Syamsuddin.

Dia juga mengatakan, penerbitan Perppu KPK dilakukan sebelum pembentukan kabinet supaya presiden memiliki posisi tawar yang kuat dalam menghadapi partai-partai politik.

Baca Juga: Survei LSI: 76,3% responden setuju presiden terbitkan Perppu batalkan UU KPK

Menurutnya, bila presiden tidak menerbitkan Perppu KPK, maka tingkat kepercayaan kepada publik akan jatuh. Menurutnya, merupakan pandangan yang salah bila penerbitan KPK dianggap bisa melemahkan wibawa presiden.

"Bila presiden tidak menerbitkan Perppu KPK, tingkat kepercayaan publik akan jatuh. Akan muncul parlemen jalanan yang berulang-ulang. entah itu demo mahasiswa dan elemen masyarakat lain," ujarnya.

Asal tahu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadwalkan pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto