JAKARTA. Kepolisian Daerah Papua telah menahan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan akhir-akhir ini. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku utama kasus penembakan tersebut.Hasil kunjungan kerja Komisi I DPR menemukan, aksi penembakan yang terjadi di Papua dilakukan oleh jaringan kelompok sipil bersenjata. "Targetnya menciptakan keresahan dan ketakutan massa," kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq, Senin (11/6).Menurutnya, aksi kekerasan dengan menggunakan pola acak atau random ini juga untuk memancing reaksi tindakan yang represif dari kalangan aparat kepolisian dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Informasi itu kami terima berdasarkan keterangan dari Pangdam dan Wakapolda," katanya.Asal tahu saja, Komisi I DPR mengaku berdialog dengan berbagai elemen seperti Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Kepolisian, TNI, LSM, Komisi Nasional HAM, pihak gereja, akademisi dan aktivis perempuan dalam kunjungan kerja yang berlangsung dua hari sejak Jumat (8/6) hingga Sabtu (9/6) lalu.Karena itu, Komisi I DPR meminta adanya penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dan cermat. "Karena kerawanan situasi bisa memicu aksi-aksi balasan," tegasnya. Komisi I DPR juga mendesak pasukan non organik ditarik dari Papua. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penembakan di Papua, polisi tahan tiga orang
JAKARTA. Kepolisian Daerah Papua telah menahan tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan akhir-akhir ini. Hingga saat ini, polisi masih mencari pelaku utama kasus penembakan tersebut.Hasil kunjungan kerja Komisi I DPR menemukan, aksi penembakan yang terjadi di Papua dilakukan oleh jaringan kelompok sipil bersenjata. "Targetnya menciptakan keresahan dan ketakutan massa," kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq, Senin (11/6).Menurutnya, aksi kekerasan dengan menggunakan pola acak atau random ini juga untuk memancing reaksi tindakan yang represif dari kalangan aparat kepolisian dan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). "Informasi itu kami terima berdasarkan keterangan dari Pangdam dan Wakapolda," katanya.Asal tahu saja, Komisi I DPR mengaku berdialog dengan berbagai elemen seperti Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua, Kepolisian, TNI, LSM, Komisi Nasional HAM, pihak gereja, akademisi dan aktivis perempuan dalam kunjungan kerja yang berlangsung dua hari sejak Jumat (8/6) hingga Sabtu (9/6) lalu.Karena itu, Komisi I DPR meminta adanya penegakan hukum yang dilakukan dengan tegas dan cermat. "Karena kerawanan situasi bisa memicu aksi-aksi balasan," tegasnya. Komisi I DPR juga mendesak pasukan non organik ditarik dari Papua. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
