JAKARTA. Pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi ditunda hingga Kamis (29/3) atau paling lambat Jumat (30/3) mendatang. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beralasan pimpinan DPR belum menerima surat dari Badan Anggaran DPR untuk menjadwalkan pembahasan kenaikan BBM bersubsidi tersebut.Priyo mengatakan, fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR belum mencapai keputusan bulat mengenai kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Dia mengatakan, sembilan fraksi Badan Anggaran DPR masih memiliki opsi yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah ini.Priyo menyebut Badan Anggaran baru mengkerucutkan dua opsi. Opsi pertama adalah subsidi energi sejumlah Rp 225 triliun dengan catatan bahwa pasal 7 ayat 6 APBN 2011 dicabut dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi bisa disesuaikan.Sedangkan, opsi kedua adalah pemberian subsidi mencapai Rp 266 triliun dengan catatan pasal 7 ayat 6 tidak diubah. "Yang artinya adalah tidak boleh ada kenaikan BBM," imbuh Priyo, Selasa (27/3).Jika menaikkan harga BBM subsidi, Priyo mengatakan, pemerintah harus memenuhi persyaratan yang diberikan DPR. Diantaranya, ada pemberian dana kompensasi bagi warga miskin. Menurut Priyo, pemberian dana kompensasi itu harus dilakukan dengan cara yang transparan dan harus tanpa unsur politisasi. "Juga harus ada dana kesehatan gratis untuk rakyat," tuturnya. Persyaratan kedua, pemerintah harus membenahi dan membangun alat transportasi publik. Menurutnya, pemerintah harus meremajakan alat transportasi publik seperti angkutan umum dan juga kereta api yang dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat. "Pemerintah harus menggelontorkan dana yang besar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur ini," katanya. Fraksi Golongan Karya (Golkar) sendiri belum memutuskan sikap soal kenaikan harga BBM ini. Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, partainya hanya mendukung opsi pertama yaitu subsidi energi sejumlah Rp 225 triliun, dengan catatan bahwa pasal 7 ayat 6 APBN 2011 dicabut dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi bisa disesuaikan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penentuan kenaikan harga BBM ditunda Kamis nanti
JAKARTA. Pembahasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi ditunda hingga Kamis (29/3) atau paling lambat Jumat (30/3) mendatang. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beralasan pimpinan DPR belum menerima surat dari Badan Anggaran DPR untuk menjadwalkan pembahasan kenaikan BBM bersubsidi tersebut.Priyo mengatakan, fraksi-fraksi di Badan Anggaran DPR belum mencapai keputusan bulat mengenai kenaikan harga BBM subsidi tersebut. Dia mengatakan, sembilan fraksi Badan Anggaran DPR masih memiliki opsi yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah ini.Priyo menyebut Badan Anggaran baru mengkerucutkan dua opsi. Opsi pertama adalah subsidi energi sejumlah Rp 225 triliun dengan catatan bahwa pasal 7 ayat 6 APBN 2011 dicabut dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi bisa disesuaikan.Sedangkan, opsi kedua adalah pemberian subsidi mencapai Rp 266 triliun dengan catatan pasal 7 ayat 6 tidak diubah. "Yang artinya adalah tidak boleh ada kenaikan BBM," imbuh Priyo, Selasa (27/3).Jika menaikkan harga BBM subsidi, Priyo mengatakan, pemerintah harus memenuhi persyaratan yang diberikan DPR. Diantaranya, ada pemberian dana kompensasi bagi warga miskin. Menurut Priyo, pemberian dana kompensasi itu harus dilakukan dengan cara yang transparan dan harus tanpa unsur politisasi. "Juga harus ada dana kesehatan gratis untuk rakyat," tuturnya. Persyaratan kedua, pemerintah harus membenahi dan membangun alat transportasi publik. Menurutnya, pemerintah harus meremajakan alat transportasi publik seperti angkutan umum dan juga kereta api yang dapat digunakan dengan nyaman oleh masyarakat. "Pemerintah harus menggelontorkan dana yang besar untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur ini," katanya. Fraksi Golongan Karya (Golkar) sendiri belum memutuskan sikap soal kenaikan harga BBM ini. Priyo yang juga Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, partainya hanya mendukung opsi pertama yaitu subsidi energi sejumlah Rp 225 triliun, dengan catatan bahwa pasal 7 ayat 6 APBN 2011 dicabut dan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi bisa disesuaikan. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
