KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sistem pembayaran BI Fast yang baru saja diluncurkan Desember tahun lalu bakalan mendukung konsolidasi industri sistem pembayaran nasional dan integrasi ekonomi keuangan digital secara end-to-end. Tentui saja ini juga meningkatkan transaksi digital.

Direktur Eksekutif Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Djamin Nainggolan mengatakan pertumbuhan uang elektronik di Indonesia meningkat 10 kali lipat sepanjang 2016-2021. Pada 2016 tercatat ada sebesar 51 juta. Lalu, pada 2021 tercatat ada sekitar 575 juta transaksi elektronik.

Untuk di tahap awal BI-Fast pada Desember 2021 ada 21 bank. "Lalu ada sekitar 128 peserta bank, yang akan masih terus bergerak," kata dia dalam webinar Katadata bertajuk 'Welcoming Indonesia New Payment System', Kamis (27/1).

Djamin meyakini, tren digitalisasi yang terus berkembang dapat mengurangi gap antara bank besar maupun bank kecil di Indonesia. Sebab, pada akhirnya semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memberikan kepuasan kepada nasabah.

Tren perkembangan digital juga dapat meningkatkan kerjasama antara fintech maupun bank, mengingat banyak pihak berlomba-lomba menciptakan ekosistem yang bisa menunjang berbagai layanan untuk pelanggan.

"Sebagai pemain kita sama-sama bisa lihat bahwa banyak tren menggunakan uang elektronik chip maupun server base, karena onboarding yang gampang, customer experience-nya berbeda dan tidak ribet kalau buka account," kata dia.

Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, BI-Fast menjadi jawaban dari perkembangan teknologi yang pesat saat ini.

Menurut dia, di ASEAN khususnya, cash memang masih menjadi alat pembayaran utama. Namun demikian, alat pembayaran tersebut kini mengalami penurunan dan diprediksi pada tahun 2025 akan menurun, yakni hanya sebesar 49%.

"Adanya BI fast, QRIS dan sebagainya itu merupakan jawaban kebijakan yang menurut saya tepat dilakukan Bank Indonesia, untuk bisa beradaptasi atau mengadaptasikan teknologi ke dalam kebijakan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Lamgiat Siringoringo