JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk menekan tingginya biaya logistik di pelabuhan melalui penerapan sistem pengendali arus logistik di pelabuhan besar di Indonesia secara elektronik alias inaport terganjal. Meskipun mereka sudah merencanakan untuk mulai menerapkan sistem tersebut di empat pelabuhan besar; Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makasar Juni lalu, sampai saat ini sistem tersebut belum juga bisa diterapkan.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk mulai menerapkan sistem tersebut. Salah satunya soal penataan dan pengorganisasian institusi yang terlibat dalam penerapan sistem tersebut.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit mengatakan bahwa banyak institusi yang harus dilibatkan dalam penerapan sistem tersebut. Kondisi tersebut membuat proses penyatuan sistem elektronik di empat pelabuhan besar tersebut sulit dilakukan.

Apalagi kata Bobby, sampai saat ini masih ada sejumlah instansi dan pengusaha yang belum siap dengan pemberlakuan sistem tersebut. "Penerapan sistem inaport ini sistemnya harus disatukan secara online, nah infrastruktur untuk menyatukan itu belum siap," kata Bobby Selasa (9/9).

Pemerintah melalui Kemenhub beberapa waktu lalu berencana untuk menerapkan sistem inaport untuk menunjang sistem logistik kelautan di Indonesia. Bambang beberapa waktu lalu mengatakan, dengan menerapkan sistem tersebut nantinya, seluruh sistem dalam proses pelayanan angkutan kapal dan barang akan terintegrasi dalam sistem layanan elektronik berbasis internet.

Dengan sistem ini,  nantinya proses pengajuan, layanan kegiatan bongkar muat dan pelayanan kapal di pelabuhan diharapkan bisa dilakukan dengan lebih cepat. Bambang bilang, sistem ini rencananya akan diterapkan oleh pemerintah seluruh pelabuhan di Indonesia.

Namun, untuk tahap awal, penerapan sisitem ini akan difokuskan di empat pelabuhan utama; Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Pelabuhan Makasar. Pilihan tersebut dilakukan karena selama ini empat pelabuhan tersebut menguasai hampir 2/3 lalu lintas perairan di Indonesia.

Bambang berharap, dengan penerapan ini di empat pelabuhan tersebut 70% permasalahan pelabuhan di Indonesia bisa dipetakan, dan segera diatasi. Namun dengan persiapan yang sampai saat ini belum selesai tersebut Bambang ragu sistem tersebut akan bisa dilaksanakan di era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Dengan masalah institusi dan sistem yang harus disederhanakan sepertinya ini harus meluncur ke pemerintah baru nanti," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto